Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Wartawan yang dituakan di Madina Iskandar Hasibuan, memohon kepada Presiden RI Ir.Joko Widodo dan Kejaksaan Agung RI, Segera menurunkan Komisi Kejaksaan Ke Kejari Madina, untuk memeriksa JPU dari Pengeroyokan Wartawan Jefry Barata Lubis dan JPU Kasus PETI A/N. Arjun Nasution, yang hanya menuntut Terdakwa 1 Tahun Penjara.
Hal itu disampaikan Iskandar Hasibuan, pada saat Orasi pada aksi demo GNPK RI Sumut dan Wartawan di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Jln.Willem Iskander Panyabungan,Senin(8/8) terkait tuntutan JPU atas kasus Pengeroyokan Wartawan Jefry Barata dan Kasus PETI dengan Tersangka Arjun Nasution, yang semuanya masih di tahan di LP Kelas II/B Panyabungan.
Kata Iskandar Hasibuan , meminta agar Kepala Kejaksaan Negeri Madina, untuk menjelaskan terkait isu-isu yang didengar wartawan.
Salah satu isunya adalah adanya upaya kuasa hukum terdakwa untuk berkomunikasi dengan tim kejaksaan.
“Selama kurang lebih lima tahun saya tidak pernah sakit kepala, tapi begitu mendengar tuntutan penganiayaan wartawan, Jeffry Barata Lubis selama setahun jadi sakit kepala saya,” Ujar Iskandar Hasibuan yang juga PU/PJ Malintang Pos Group itu.
Saya berharap tim kejaksaan bisa memberikan penjelasan kepada kami terkait alasan penuntutan yang rendah ini,ungkap Pemimpin Redaksi Malntang Pos tersebut.
Iskandar juga memberikan analogi, jika tuntutan begitu rendah untuk para penganiayaan wartawan ini maka dikhawatirkan banyak orang yang akan melakukan perbuatan itu
Kenapa..? karena tuntutan yang diberikan hanya satu tahun. Selain itu Iskandar juga menyebutkan dengan rendahnya tuntutan itu dan tuntutan PETI yang begitu rendah ada oknum-oknum yang mendatanginya untuk melakukan penambangan kembali.
Sudah ada beberapa penambang yang berhenti sejak ditangkapnya Arjun dan kini datangi saya.
Mereka bilang , jika tuntutannya hanya setahun, maka kamipun akan buka tambang dengan alat berat lagi.
Bagi mereka hukuman setahun yang dituntut jaksa ini cukup ringan, dikurangi masa tahanan, dan lain-lain cuma kurang lebih seminggu bisa bebas,” tegas Iskandar.
Karena itu, melalui aksi demo GNPK RI dan Wartawan, memohon kepada Presiden RI Ir.Joko Widodo dan Kejaksaan Agung, agar menurunkan KOMISI KEJAKSAAN Ke – Mandailing Natal.
” tolong pak Presiden, Perintahkan Jaksa Agung, agar KOMISI KEJAKSAAN Turun ke Mandailing Natal,” ujar Wartawan gaek itu.
Sedangkan, Ketua PWI Madina Ridwan Lubis, sambil memohon agar Kajari menjumpai peserta demo, juga menyuruh JPU dan Kasi Intel Kejari menjumpai Wartawan, juga menyampaikan Orasinya atas tuntutan JPU.
Kami meminta pihak Kejaksaan untuk memperjelas perihal tuntutan yang hanya setahun untuk pelaku penganiayaan dan pengeroyokan wartawan.
” Apakah ada upaya dari para terdakwa untuk bernegosiasi terkait hukuman yang harus mereka terima,” ucap Ketua PWI Madina, M. Ridwan Lubis dalam orasinya.
Ridwan juga mengatakan, sebagai mitra kerja seharusnya Kejaksaan bisa memberikan keamanan bagi para wartawan di Madina.
Sehingga wartawan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan kritis dan tidak saling menyerang, karena Wartawan juga Pilar Ke 4 di Negara ini.
Setelah dipanggil -panggil Ketua PWI, Massa aksi pun disambut perwakilan Kejari Madina, Fati Zai, yang merupakan Kasi Intel Kejari Madina.
Fati Zai dalam jawabannya menyampaikan tuntutan yang disampaikan dalam perkara penganiayaan wartawan itu merupakan hak JPU dan Pimpinan yang telah mempertimbangkannya.
Setelah sempat argumentasi, antara Wartawan Jefry Barata Lubis, Rusdi Batubara, Mewakili GNPK RI Sumut, Benny Fatahillah Lubis dan sejumlah Wartawan, aksi demo bubar dengan tertib dan akan datang lagi menuntut hal yg sama ( Tim Redaksi)
Admin : Dita Risky Saputri.SKM.
Iskandar Hasibuan
