Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Mungkin Kurang Penjelasan, usai Demo dari Gadung DPRD dan Kantor Bupati, ratusan Guru Peserta Seleksi PPPK Tahun 2023, mendatangi rumah Dinas Bupati Mandailing Natal HM.Jafar Sukhairi Nasution di Desa Parbangunan Kec.Panyabungan, untuk mendapat Penjelasan tentang hasil seleksi Guru PPPK.
Wartawan Media PT.Malintang Pos Group, melaporkan aksi Guru didepan pintu masuk rumah dinas Bupati, Karena Guru tak kunjung di temui Bupati
Apalagi, pengunjuk rasa yang sejak pagi telah berunjuk rasa mulai dari gedung DPRD dan Kantor Bupati sempat melumpuhkan Jalur Transportasi beberapa saat, karena ratusan guru jalan kaki menuju rumah Dinas Bupati.
Dihadapan Bupati, guru guru yang menuntut pembatalan hasil pengumuman seleksi PPPK Madina, karena dinilai pengunjuk rasa penuh kecurangan sempat membuat arus lalintas macet.
Terlihat, Polisi yang melakukan pengawalan aksi berhasil meredam emosi para guru – guru honor yang berunjuk rasa dan akhirnya jalan Nasional yang sempat di tutup kembali dibuka oleh guru.
Bahkan, Pintu gerbang Rumah Dinas Bupati Madina, sempat di goyang goyang oleh pengunjuk rasa, mereka hendak masuk ke dalam rumah dinas menjumpai Bupati H.M Ja’far Sukhairi Naution.
Tetapi, aksi Guru -Guru di gagalkan petugas Satpol PP yang berjaga di pintu jaga rumah Dinas Bupati, bersama Polisi.
Sekitar 20 menit Guru – Guru di pintu masuk rumah dinas Bupati, Bupati Madina H.M.Jaar Sukhairi Nasution menemui para guru honor yang berunjuk rasa
Bupati Madina HM.Jafar Sikhairi.Nasution kepada massa guru, mengatakan permohonan pembatalan yang di ajukan oleh pengunjuk rasa harus punya pertimbangan.
Kata dia, Pemerintah hanya bisa memperjuangkan para guru honor yang belum kesampaian lulus pada proses seleksi PPPK Madina yang akan datang ini.
Dengan tegas Bupati kepada pengunjuk rasa mengatakan, ada dua lembaga yang akan memperjuangkan kepentingan yakni Pemkab Madina dan DPRD Madina.
Bupati, berharap agar guru guru jangan ter provokasi karena tahun ini merupakan tahun politik.
Bupati mengaku telah menandatangani surat permohonan pengangkatan ke Menpan RB agar guru guru honor yang masa kerjanya lama akan diangkat tanpa tes.
” yang berhak membatalkan pengumuman hasil seleksi PPPK Madina bukanlah Bupati, melainkan Pemerintah pusat,” ujarnya.
Bahkan Bupati, menawarkan agar pengunjuk rasa dari kalangan guru honor menerima solusi yang sudah di tawarkan Pemkab Madina, agar para guru tidak ditumpangi oleh kepentingan kelompok.
Bupati berharap tidak ada kecurigaan yang lain – lain, karena Pemerintah Daerah menjamin hak hak para guru guru.
Guru yg unjuk rasa tetap momohon agar Bupati membatalkan, menghapuskan hasil SKTT yang dinilai sarat kecurangan.
Kenapa..? Karena banyak peserta yang lama mengabdi sebagai tenaga honor namun nilai SKTT nya rendah, sementara mereka yang lulus banyak yang hanya baru jadi tenaga honor nilainya tinggi.
Bupati didepan pengunjuk rasa pada kesempatan itu meminta agar Kepala BKSDM, Kadis Pendidikan, Asisten untuk menghadiri RDP yang akan digelar DPRD Madina,Kamis(28/12).
Setelah mendapat penjelasan dari Bupati, massa membubarkan diri dan berjanji besok akan menghadiri RDP di DPRD Madina,dengan massa yg lebih banyak lagi(Red)
Admin : Iskandar Hasibuan
