HM Madina Jakarta dan Madina Care Institut Audensi Ke BKN

JAKARTA(Malintangpos Online): Himpunan Mahasiswa Mandailing Natal Jakarta dan Sekitarnya (HM Madina), bersama Madina Care Institut, kembali gelar Audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kecurangan dalam Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PPPK) Mandailing Natal tahun 2023 Selasa(9/1).

Sebelumnya, 5 Januari 2024, mereka telah melakukan Audiensi dengan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Dirjen GTK Mendikbudristek).

Demikian informasi tersebut disampaikan Ke – Redaksi Media PT.Malintang Pos Group,Rabu pagi(10/1) Via WhatsApp.

disampaikan, Audiensi kali ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya dilakukan. HM Madina dan Madina Care menyampaikan permasalahan dalam seleksi PPPK, termasuk Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang tidak sesuai pedoman pelaksanaan,
keberadaan “guru siluman,” dan adanya honorer dadakan.

Pihak BKN mengakui telah menerima banyak laporan terkait isu-isu ini, namun tidak didasarkan pada bukti hukum yang memadai, sehingga belum bisa ditindaklanjuti.

Meskipun demikian, mereka menyatakan minat dan apresiasi terhadap data yang dibawa dan dijelaskan oleh HM Madina dan Madina Care.

“Dengan kehadiran teman-teman
mahasiswa, semoga bisa membantu menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi dilapangan, khususnya di Mandailing Natal,” ujar Humas BKN.

Humas BKN menegaskan bahwa wewenang pembatalan SKTT sepenuhnya berada di
tangan Bupati.

Mereka juga mempertanyakan peran Sekretaris Daerah (Sekda) Mandailing Natal sebagai ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda).

BKN menyatakan bahwa pembatalan SKTT sebaiknya dilakukan sebelum mencapai tahap pengusulan NIPPPK.

Adapun poin yang disimpulkan dalam audiensi tersebut :
1. Hasil seleksi PPPK dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam PermepanRB
No. 14 tahun 2023 Pasal 3 dan Pasal 38 ayat (1) dan (2).

2. Dasar pembatalan, sesuai Kepmendikbudristek No. 298/M/2023 Diktum E Poin 6d, adalah ketidaksesuaian (tidak objektif) pedoman pelaksanaan ujian,
khususnya pada format ujian yang tidak sesuai dengan dokumen yang diminta
oleh panitia seleksi daerah di laman SSCASN sebagai dasar pengujian, seperti
dokumen deskripsi diri yang disertakan saat pendaftaran.

3. Panselda telah melanggar prinsip seleksi pengadaan PPPK sebagaimana diatur
dalam PermepanRB no 14 tahun 2023 Pasal 3

4. Kewenangan pembatalan SKTT berada pada Pejabat Pengawas Kepegawaian
(PPK), yakni Bupati Mandailing Natal.

5. Seiring dengan proses Pengisian Pegawai Negeri Sipil Daerah (DRH) yang
sedang berlangsung, Bupati Mandailing Natal seharusnya segera mengirimkan
Surat Pembatalan SKTT yang ditujukan kepada Menteri PANRB, dengan
tembusan kepada Panitia Seleksi Nasional (BKN) dan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI.

HM Madina dan Madina Care Institut akan berjuang untuk memastikan keadilan dan
trasnparansi dalam proses seleksi PPPK di Mandailing Natal

“Kami akan terus mengawal dan berkomitmen untuk membawa keadilan bagi masyarakat Mandailing
Natal,” Ammar Kadafi, Ketua HM Madina Jakarta(Rel)

 

admin : dita risky saputri

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.