Dina Sukandar
ELEKTABILITAS Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal,Sumatera Utara akhir -akhir ini sangat diharapkan oleh semua elemen masyarakat,karena dimasa pandemi virus corona sekarang ini,satu demi satu muncul protes dari masyarakat.
Apalagi,setelah Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution,secara jelas mengatakan,bahwa rekening yang Diblokirnya adalah Rekening Siluman milik Dinas Pendidikan yang didalamnya untuk tampungan gaji honor TKS(Tenaga Kerja Sukarela) yang sudah 6 bulan belum juga dibayarkan oleh pihak Dinas Pendidikan.
Setelah persoalan Dana Desa(DD) banyak tak terselesaikan walaupun dugaan korupsi dan Mark Up anggaran nyata-nyata dilakukan oleh Kades yang berkolaborasi dengan berbagai pihak dan cendrung laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat diabaikan begitu saja.
Uniknya, ketika BPD dan masyarakat Desa Simangambat Kecamatan Tambangan dan masyarakat Desa Pasar V Kecamatan Natal protes, bisa langsung Inspektorat menghitung kerugian yang muncul,sehingga Kades harus menerima keputusan PEMBERHENTIAN.
Tetapi, ketika masyarakat Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat,Warga Desa Beringin Jaya Kecamatan Panyabungan Utara, Warga Desa Malintang Jae Kec.Bukit Malintang protes,serta desa-desa lainnya kejujuran dari Inspektorat tidak muncul dan terkesan mengabaikan laporan masyarakat. Aneh memang.
Kok bisa..? Hanya pihak Inspektorat yang bisa menjawabnya, karena itulah masyarakat menuntut agar Inspektorat Jujur dalam memeriksa seluruh Kades yang diduga melakukan Korupsi terhadap anggaran Dana Desa(DD) setiap tahunnya.
Wartawan Malintang Pos Group, yang dalam beberapa Hari ini Investigasi ke wilayah Kecamatan Puncak Sorik Merapi,banyak menerima laporan dari warga terkait dengan pelaksanaan Dana Desa.
Padahal, nyata -nyata dilapangan bahwa proyek yg sumber dananya dari Dana Desa,banyak yang di manipulasi atau sangat jauh dari kondisi yang tercantum dalam RAB setiap proyek dan sering proyek tidak tahan lama dan banyak juga yang mubazir ( Bersambung Terus)
Admin : Iskandar hasibuan
