Intruksi Ketum Berkarya : ” Tetap Satu Komando ” Kepada Semua Pengurus

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Ketua DPD. Berkarya Madina Onggara Lubis, menghimbau Kepada Pengurus dan simpatisan Partai Berkarya, untuk tetap tenang menghadapi dinamika yang terjadi saat ini di tubuh Partai Berkarya.

” Menindak lanjuti Surat Himbauan Ketum DPP Partai Berkarya dengan nomor 150/DPP/BERKARYA/VIII/2020 Tentang Himbauan kepada Pengurus Partai Berkarya, Ormas Pendukung Dan Simpatisan Partai Berkarya,harus tetap satu Komando, ” Ujar Ketua DPD. Berkaya yang disampaikan melalui Sekretaris Berkarya Bisri Samsuri Nasution S. Pd, Senin malam(10/8) Via WhatsApp ke Redaksi.

Kata dia , mari Kita menunggu arahan satu Komando dari gerakan, Upaya hukum Dan politik Dari Ketua Umum P.Berkarya Kita HUTOMO MANDALA PUTRA (HMP)

Dimana saat ini dengan keluarnya SK Perubahan dari Kemenkumham RI terkait komposisi kepengurusan Partai Beringin Karya (Berkarya) dengan nomor M.HH.17 .AH.11.01 TAHUN 2020 yang Kita nilai Banyak sekali Kejanggalan

Kata dia, Mulai dari tidak adanya Lambang Garuda pada Lampiran SK dimaksud, adanya dugaan pemalsuan tandatangan dan Peserta Munaslub yang tidak sesuai dengan Ad/Art Partai Berkarya tentang aturan penyelenggaraan Munaslub.

Disebutkan, Dari ragam kejanggalan tersebut sudah kita tetapkan akan menempuh jalur Hukum.TETAP SATU KOMANDO DENGAN BAPAK KETUA UMUM HUTOMO MANDALA PUTRA.

Sesuai hasil konfirmasi Ketua Angkatan Muda Partai (AMPB) Berkarya Kabupaten Mandailing Natal PAISAL HARRIS NASUTION Ke kantor KPUD Mandailing Natal Senin, 10 Agustus 2020. di jelaskan Bahwa sampai dengan saat ini KPUD Madina belum mendapat perintah atau Edaran Dari KPU RI terkait ketidak sahan Rekomendasi Yang telah di keluarkan Oleh DPP Partai Berkarya Kepada Kandidat Calon Kepala Daerah Yang telah di Usung oleh Partai Berkarya Ketum HUTOMO MANDALA PUTRA (HMP) ,Ungkap Pejabat KPUD Mandailing Natal yang tidak kita sebutkan namanya.
Sementara itu Bisri Samsuri Nasution,S.Pd. Sekretaris DPD Partai Berkarya Mandailing Natal dalam akun FB nya menjelaskan bahwa tidak mungkinlah Partai Baru Beringin Karya (Berkarya)Kubu Muchdi PR dengan mudah terdaftar di KPUD dan klaim Rekom Partai Berkarya tidak sah seperti yang ada di media Mandailing Online baru baru ini sepertinya sudah melebihi Kewenangan yang ada Di KPU RI

” saat ini sedang ada proses sengketa di DPP Partai Berkarya,” Ungkap Bisri Samsuri Nasution,S.Pd.
Bisri juga menjelaskan, bahwa Atas dasar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
maka Menkumham sesungguhnya memiliki wewenang secara atributif untuk mencatatkan perubahan pengurus Partai Politik akan tetapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Menkumham , ungkapnya.
Pertama, kewenangan Menkumham tersebut dapat dilakukan dalam keadaan normal atau tidak ada perselisihan di antara pengurus partai politik yang bersangkutan.

Sementara saat ini jelas partai berkarya sedang ada kisruh dan ada Versi rapimnas IV dan ada versi Munaslub.
jadi kita sangat heran harusnya kita menilai Menkumham tidak boleh menerbitkan keputusan pencatatan perubahan pengurus partai politik Partai Berkarya sampai perselisihannya selesai atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kedua, kewenangan Menkumham untuk mencatatkan perubahan pengurus partai politik bersifat deklaratif.

Pasal 54 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan membedakan Keputusan menjadi 2 (dua) yaitu keputusan yang bersifat konstitutif dan deklaratif.

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa keputusan yang bersifat konstitutif adalah keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan.
Sedangkan Keputusan deklaratif didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif.

Dalam hal pencatatan perubahan kepengurusan partai politik, putusan yang bersifat konstitutif bukan diterbitkan oleh Pejabat melainkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Partai.
Dengan kata lain, kewenangan deklaratif Menkumham hanyalah kewenangan “stempel” atau copy paste saja dari putusan Mahkamah Parpol.
Ketiga, kewenangan Menkumham tersebut bersifat pasif yang artinya Menteri harus menunggu datangnya permohonan dari pengurus Parpol yang bersangkutan.
Rambu-rambu tersebut diperlukan agar di dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Bisri Samsuri Nasution, S.Pd Mari berfikir jernih, saat Rapat Pleno P.Berkarya 9 juli 2020 dengan sangat nyata 32 DPW partai berkarya hadir dan memberikan dukungan kepada kepengurusan Hutomo Mandala Putra (HMP) dan Mereka jelas menolak diadakan Munaslub karena tidak sedang dalam posisi Luarbiasa, namun melalui P3B Yang tidak jelas keberadaannya di Partai Berkarya yang jadi panitia Munaslub, mereka menyatakan 31 DPW DAN RATUSAN DPD Partai Berkarya Mendukung Mukhdi PR jadi ketum dan Andi p. Jadi sekjend.

Mari dijumlah kepengurusan DPW kedua kubu ini berapa jumlahnya. Kan tak mungkin Ada 61 DPW partai Berkarya dinegara kita Ingat sampai sekarang semua DPW yang hadir pada sidang Pleno itu masih mendukung Hutomo Mandala Putra (HMP) Jadi Ketua Umum Partai Berkarya ,ungkap Bisri Samsuri
Kata dia, Di sisi lain Sekertaris Panitia Munaslub Yaitu Datu Raden kanjeng Aryo Dr Yudi Relawanto, SH, MH. Telah sadar dan beliau sudah melaporkan MUNASLUB ABAL-ABAL yang jadi dasar pendaftaran Kepengurusan Baru Kemenkumham, Saat ini sedang jalan kasusnya Kemungkinan arahnya ke Pidana Ada.

Maka untuk selanjutnya mari kita dukung Ketum kita Hutomo Mandala Putra untuk menyelesaikan secara Hukum Kasus memalukan ini ,ungkap Bisri samsuri Nasution.(WhatsApp)

Admin : dina soekandar

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.