Investigasi DPP.IMA Madina(1), 1 Tahun Bupati/Wakil Bupati Madina

Ketua Umum DPP.IMA Madina Herman Birje Nasution

BERDASARKAN pemaparan visi dan misi oleh Bapak Bupati Kab. Mandailing Natal Drs. Dahlan Hasan Nasution dan Bapak Wakil Bupati Madina H.M Jakfar Suhairi Nasution pada saat kampanye pada PILKADA MADINA 9 Desember 2015. Berikut kami uraikan poin-poin dari visi dan misi tersebut dan pencapaian hasilnya menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan  Mahasiswa Mandailing Natal :

Visi Bapak Drs. Dahlan Hasan Nasution “Mandailing Natal yang berkedaulataan pangan, mandiri ekonomi, sehat, cerdas,didukung sarana dan prasarana, infrastruktur yang kuat serta masyarakat yang religius dan berbudaya”   Adapun program skala prioritas dalam Misi beliau adalah:

  1. Memenuhi kebutuhan pangan secara swasembada
  2. Mewujudkan kemandirian ekonomi
  3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
  4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM
  5. Memenuhi kebutuhan infrastruktur, pemukiman, membuka akses daerah terisolir dan daerah tertinggal
  6. Meningkatkan kualitas hidup beragama
  7. Melestarikan adat dan budaya
  8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat, bersih,berwibawa
  9. Mewujudkan pelestarian pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Evaluasi Pencapaian Program Kerja dari skala Prioritas tersebut yaitu sebagai berikut:

  1. Memenuhi Kebutuhan Pangan Secara Swasembada;

Sejak Bupati Kab. Madina dan Wakil Bupati Kab. Madina dilantik pada tanggal 30 Juni 2016 oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak H. Tengku Erry Nuradi, M.Si. Maka sejak detik itu beban tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi dalam kampanye pada PILKADA MADINA 9 Desember 2015 harus segera dicapai melalui berbagai program andalan yang sudah tertuang dalam rincian misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak Drs. Dahlan Hasan Nasution dan H.M Jakfar Suhairi Nasution. Pada poin pertama yaitu memenuhi kebutuhan pangan secara swasembada. Disini kita melihat ada bahasa swasembada dalam hal urusan pangan, artinya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan seperti beras, sayuran, ikan air tawar dan air laut, daging sapi, daging ayam, tomat, cabai, bawang merah dan putih, buah-buahan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Sumut Tahun 2016 maka diperoleh bahwasanya Madina masih belum memenuhi kriteria swasembada ( tabel pada lampiran).

Berdasarkan data BPS di atas dapat disimpulkan bahwasanya keberhasilan program pemenuhan kebutuhan pangan sangat kurang memenuhi target pencapainnya. Disini perlu dianalisis apa sebenarnya yang terjadi, apakah karena unsur alam sehingga target pencapaian hasil kurang maksimal, atau karena kurangnya penyuluhan dan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, atau karena Kepala Dinas Pertaniannya kurang kompeten dalam mengurusi dinas yang dipimpinnya sehingga progres untuk mencapai target swasembada pangan seolah hanya slogan belaka. Atau mungkin Kadis Pertaniannya tersandung dugaan kasus korupsi???

Pertama, berdasarkan survei yang kami lakukan pada 23 kecamatan di kabupaten Mandailing Natal maka kami peroleh data bahwasanya penyuluh pertanian yang ditempatkan disetiap kecamatan sangat kurang memberikan kontribusi bagi para petani. Karena para penyuluh pertanian hampir tidak ada manfaatnya karena mereka jarang turun ke masyarakat, mereka kebanyakan duduk santai dan minum kopi di kantor masing masing. Sebut saja di kecamatan Siabu, Bukit Malintang, yang merupakan areal persawahan yang paling luas di Kab Mandailing Natal. Setelah dilakukan wawancara dengan petani di dua kabupaten mengenai kepuasan mereka terhadap penyuluh pertanian maka mereka memberikan jawaban yang sangat mengecewakan.

Kedua, berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan kami memperoleh data bahwasanya telah terjadi dugaan korupsi dalam hal pengadaan bantuan alat hand tractor sawah di dinas pertanian kabupaten mandailing natal yang bersumber dari APBD Sumut 2016 namun alat tersebut tidak pernah ada. Kemungkinan diduga telah dijual ke daerah lain. Bisa kita bayangkan bahwasanya dengan bantuan tersebut akan memudahkan dalam hal membajak sawah para petani di setiap kecamatan dan membuat pekerjaan pertanian lebih mudah dan akan meningkatkan hasil panen padi.

Ketiga, jika ditinjau dari diri seorang Kepala Dinas Pertanian Madina,maka sudah sangat banyak kasus yang melekat pada Kepala Dinas tersebut, sebagai contoh, kasus dugaan korupsi pengadaan cetak sawah di kecamatan siabu yang ratusan  hektar sejak 2011 sampai 2017 masih bermasalah dan belum terelaisasi sesuai dengan program. Dan kita menduga kasus ini tertanam di KEJATISU karena sampai sekarang kasusnya belum disidangkan di Pengadilan TIPIKOR Medan. Dan kita menduga Saudara Kepala Dinas Pertanian Madina melakukan kongkalikong dengan pejabat di KEJATISU.

Hal diatas masih dalam hal pemenuhan beras bagi masyarakat sudah penuh dengan dugaan penyelewengan dalam hal bantuan alat pertanian dan program cetak sawah. Selanjutnnya, dalam bidang kelautan dan perikanan; dalam bidang kelautan sampai dengan saat ini sudah ada kemajuan dalam pemenuhan dermaga/pelabuhan kapal di kecamatan Batahan, kami dari DPP IMA MADINA berharap dengan adanya pelabuhan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) karena kota yang maju adalah kota yang memiliki pelabuhan yang sibuk dengan aktivitas ekonomi seperti Pelabuhan Belawan di Tanjung Balai, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Kemudian dalam bidang perikanan, baik perikanan air tawar maupun air laut, pada pemenuhan kebutuhan ikan air tawar, setelah kami lakukan survei kepada penjual ikan di Pasar Baru Panyabungan, Pasar Kotanopan dan Pasar Simangambat-Siabu, ternyata pedangan ikan air tawar seperti ikan mas dan ikan nila, mereka masih kebanyakan membeli ikan mas dari Kabupaten  Pasaman, Sumatera Barat. Sekalipun alasan harga yang lebih murah, ini hanya akan membuat perekonomian warga yang bertambak ikan semakin pesimis dengan usahanya. Dalam kondisi seperti ini diharapkan adanya campur tangan dinas terkait dalam mengatasi hal ini bekerjasama dengan dinas perdagangan dan perindustrian. Karena untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan mendekatkan perputaran uang kepada jantung kemiskinan. Yaitu  ke daerah – daerah yang memiliki potensi usaha ikan air tawar seperti daerah Gunung Barani, Manyabar, Siabu dan sebagainya. Jika ditinjau dari hasil ikan air laut pantai barat mandailing tidak kalah saing nilai dan kualitas ikannya dengan ikan dari sibolga. Namun karena akomodasi yang tidak mendukung dan bantuan terhadap nelayan kurang memadai sehingga hasil tangkapan ikan sangat sedikit dan belum memenuhi kebutuhan ikan laut bagi masyarakat Mandailing Natal.

Bahan pokok yang tidak kalah penting adalah bawang merah dan bawang putih yang tidak terlepas dari setiap masakan. Sehingga dengan begitu membuat harganya semakin mahal, kadang kita sering mendengar berita di media televisi maupun koran tentang penangkapan hasil selundupan bawang merah dari srilanka dan india yang berhasil diamankan oleh pihak bea cukai pelabuhan Belawan. Jika saja ada arah prioritas pertanian bawang merah maka mandailing natal akan mampu memenuhi kebutuhan sendiri bahkan menjual ke kabupaten / kota tetangga. Kalau harga cabai ditahun ini(bulan ramadhan dan lebaran) cukup murah karena stok cabai yang banyak.( Bersambung Tiap Hari ).

Penulis : Herman : Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal Herman Birje Nasution

Ketua Umum

Admin : Dina Sukandar Hasibuan,A.Md

Komentar

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.