PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Kasus penangkapan 16 Nelayan asal Kecamatan Batahan oleh Petugas DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Sumbar, Sabtu (9/10) lalu telah menjadi sorotan publik dan membuat MPC Pemuda Pancasila Kab Madina angkat bicara.
Terlepas dari masalah yang ada, Pemerintah Kab.Madina harus segera mengambil tindakan terarah dan terukur untuk memulangkan warga yang sekarang ditahan di Kota Padang.
” Hal ini penting, sebagai bukti dan komitmen nyata Pemerintah telah hadir di tengah rakyat dan bisa menyelesaikan persoalan rakyat ini secara cepat dan tepat” ujar Ketua MPC Pemuda Pancasila Kab Madina Akhmad Arjun Nasution merepon kejadian penangkapan 16 Nelayan yang viral dalam 2 hari terakhir ini.
Arjun juga mengapresiasi langkah cekatan Bupati Madina HM Ja’far Sukhairi yang langsung bertolak dari Jakarta via Padang, untuk berupaya menegosiasi persoalan ini agar cepat selesai.
“kita mendukung langkah advokasi dan upaya mediasi yang tengah dilakukan Pemkab Madina sehingga persoalan kasus ini dapat segera selesai secara persuasif dengan pendekatan humanisme dan kekeluargaan sehingga 16 warga Madina yang ditahan bisa dipulangkan segera” ucap Arjun.
Ditambahkan, belajar dari kasus ini MPC Pemuda Pancasila Kab Madina mengharapkan ke depan agar warga Madina yang kesehariannya mencari nafkah di laut harus lebih bisa dilindungi dan dibekali dengan berbagai ilmu atau sosialisasi hukum dan peraturan tentang kelautan dan perikanan.
Tugas Pemerintah Kab Madina, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab Madina untuk lebih intensif turun memberikan advokasi dan sosialisasi tentang aturan hukum yang baku dan berlaku tentang kelautan dan perikanan.
Kita juga merekomendasikan agar dibentuk pos satker (Satuan Kerja) atau UPT (Unit Pelayanan Teknis) DKP di Wilayah Pantai Barat untuk memberikan perlindungan dan jaminan kenyamanan para nelayan serta untuk mengakomodir aspirasi masyarakat nelayan.
Bahkan bila perlu Segera bentuk asosiasi atau serikat nelayan yang dibina dan dilindungi oleh Pemkab Madina” ujar Arjun.
Arjun yang Putra Muara Soma ini mengharapkan di era pemerintahan baru Sukhairi-Atika, kasus ini menjadi momentum untuk refleksi agar lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat nelayan di wilayah Pantai Barat dengan segala kompleksitasnya.
Masyarakat Pantai Barat mungkin selama ini terkesan “dianak tirikan” oleh pemerintahan sebelumnya.
Untuk itu, lewat kasus ini, kita minta pemerintahan baru bisa lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat nelayan dan lebih adil dan proporsional untuk mengalokasikan “kue pembangunan” ke arah Pantai Barat( Rel/Dita/Dar)
Sumber Berita : MPC.PP Madina
Admin : Iskandar Hasibuan.