Saya kira semua seniman, sastrawan, dan budayawan makin gelisah dengan televisi kita. Tentu saja, yang disuguhkan kepada kita hanya sinetron kacangan yang hanya mengeksploitasi kemewahan dan sensualitas, banyolan konyol, umbar aib, nyanyian anak-anak dengan materi lagu orang dewasa, dll. Lalu mana yang budaya Indonesia? Konon lagi ruang untuk budaya daerah. Kita seperti kehilangan ruang ekspresi.
Saya ingat dalam Rapat Pleno Kongres Kesenian Indonesia III tahun 2015 lalu di Bandung. Aditya Gumay sampai mengatakan meninggalkan televisi, karena fokus pada film pendidikan dan anak-anak, dan ruang itu tak ada di televisi kita. Dan saya bertemu puluhan komunitas film lokal dari berbagai daerah yang punya kegelisahan yang sama, karena itu bermain di segmen lokal, walapun benefit-nya amat tidak seimbang dibanding kalau kita bermain di segmen nasional. Dedy Mizwar sampai tercengang ketika mendengar bagaimana kita membuat film dengan modal lima juta saja dan dapat untung tiga jutaan.
Banyak yang menyarankan saya untuk menulis sekenario di FTV saja dengan imbalan yang menggiurkan, dan adik-adik junior saya berjanji akan merekomendasikannya. Tapi melihat ragam tema yang ditawarkan, hati saya menolak. Saya tak akan melacur! Hidup saya kira bukan sekedar cari popularitas dan uang.
Memang, kasihan kadang-kadang dengan teman-teman komunitas film daerah. Betapa melelahkan membuat sebuah produksi film yang belum tentu akan berterima, padahal kita sudah habis-habisan dengan biaya dan kerja keras. Tapi kita tetap produksi, karena seniman tanpa karya bukan seniman namanya. Bahkan teman-teman di Medan harus berjuang untuk mengembalikan Studio Film Sunggal. Dan pengalaman kita nyaris semua sama di semua daerah: pemerintah absen!
Tapi sempat kita terpana ketika Mendikbuk Anies Baswedan ketika itu berjanji akan mengubah semua perlakuan. Katanya kementerian akan mensubsidi komunitas film daerah, merekomendasikan kepada kepala daerah agar mendanai pekerja film, membeli royalti film-film daerah untuk dibagikan kepada masyarakat, membuka jurusan film di SLTA, menggiring siswa PKL untuk mengikuti komunitas film selama libur sekolah, mengajak komunitas film daerah untuk mengembangkan film sekolah dalam ekstrakurikuler mereka, melibatkan para sineas daerah untuk mengajar di jurusan film SMK sampai jurusan film PT mensuplai guru bidang studi film, dan ini: mewajibkan setiap SLTA untuk membuka aula mereka bagi masyarakat guna menonton film daerah setiap malam minggu (menggantikan bioskop yang mati).
Dan cuma begitu, cuma dalam kongres saja. Konon lagi kesediaan daerah untuk hal-hal begini, melalui politik anggaran misalnya. Tapi setidaknya, ada lah hendaknya sekurang-kurangnya sebuah panggung seni untuk para seniman dan anak sekolahan. Karena kearifan harus dimulai dari sekolah. Misalnya, sebuah pentas aut door (biar murah) ala taman budaya. Lalu sekali seminggu, masing-masing SLTA bergiliran menampilkan kreasi seninya di pentas alam itu. Atau agak sekali setahun diagendakan semacam Festival Film Lokal, atau festival musik entis, atau tarian etnik, atau pagelaran ornamen musik etnik, festival seni rupa etnik, seni kriya etnik, festival “marturi”, dst. Tempat duduk cukup dengan gaya “misbar” (gerimis bubar) saja. Semua di alam terbuka, jangan model gedung tertutub. Saya yakin, itu akan menjadi tempat para seniman menggali ide-ide kreatif, sekaligus menjadi ruang ekspresi tumbuhkannya budaya berkesenian. Tak perlu saja jelaskan manfaatnya. Tapi sebuah kehidupan sosial yang tak berkesenian, hanya akan menciptakan masyarakat barbar.(Askolani Nasution).

Admin : Dina Sukandar A.Md

Komentar

Komentar Anda