Dina Sukandar
SIBUHUAN(Malintangpos Online): Tindakan KPK yang melakukan penyitaan atas beberapa kebun sawit dengan luasan sekitat 530, 8 ha yang diduga milik Nurhadi eks
Sekretaris MA sangat di apresiasi oleh Pemuda Padang Lawas
Hal itu disampaikan Hapmezi Ansor Hasibuan Ketua GPN Palas di sela-sela diskusi kepemudaan kemarin.
Namun demikian, Ezi dengan tegas meminta ke KPK agar asal usul kepèmilikan lahan Nurhadi ini diusut tuntas
Pasalnya, dia berpendapat bahwa selama ini masyarakat Palas tidak mengetahui kalau sekelas mantan Sekretaris MA memiliki lahan perkebunan yag fantastis di wilayah Padang Lawas yang asal usulnya juga tidak diketahui oleh masyaakat.
Dengan tindakan penyitaan asset perkebunan yg diduga milik Nurhadi ini menuai pertanyaan publik,dia (Nurhadi) dapat lahan darimana ? Perizinannya bagaimana ? Titik koordinat nya masuk kawasan hutan apa tidak ? Dan siapa yang menjual kebun kepadanya ? Dari siapa beliau dapat informasi kalau lahan perkebunan ada di Padang Lawas.
dia kan bukan orang Padang Lawas ? Tegasnya.
Karna kepemilikan lahan perkebunan / asset Nurhadi di Padang Lawas bukan kebetulan saja, namun kuat diduga adanya sebuah kesepakatan atau kerjasama yang melibatkan Bupati Padang Lawas dan Nurhadi yang sudah tak asing lagi namanya di Padang Lawas sejak tahun 2012 silam.
Nama Nurhadi di Padang Lawas sudah sering terdengar di Padang Lawas sejak tahun 2012, dimana kala itu terjadi kasus pemberhentian Bupati Padang Lawas Basyrah Lubis yang melibatkan fatwa Mahkamah Agung agar Basyrah Lubis dapat di berhentikan oleh Mendagri dan kemudian mengangkat H.Ali Sutan Harahap sebagai Bupati Padang Lawas.
Kemudian nama Nurhadi kembali beredar di Padang Lawas pada tahun 2013 ketika sengketa pilkada di menangkan oleh H.Ali Sutan Harahap bersama drg.Ahmad Zarnawi Pasaribu di Mahkamah Konstitusi.
Tentu melihat begitu sohornya nama Nurhadi di Padang Lawas sejak tahun 2012 hingga memiliki asset perkebunan dengan luasan ratusan hektar tidak bisa dikatakan kebetulan saja,serta mengacu kepada pemberitaan beberapa media mangkirnya beliau atas panggilan KPK yg ber tagline Bupati Palas mangkir dari panggilan KPK atas kasus suap dan gratifikasi mafia kasus MA?
Dan sampai saat ini seolah pemberitaan pemanggilan itu lenyap tanpa kabar tentu ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan menjadi pertaruhan integritas KPK tentang tindak lanjut panggilan tersebut
Jangan sampai masyarakat berspekulasi mengenai hal ini sebab kami sepenuhnya masih meyakini bahwa KPK adalah lembaga satu satu nya di NKRI yg memiliki integritas dan anti rasuah
Oleh karena itu kita sangat mengharapkan kepada KPK untuk mengusut tuntas asal usul lahan perkebunan seluas 530,8 ha
Sebab kami meyakini dugaan adanya keterlibatan Bupati Palas atas kepemilikan lahan perkebunan Nurhadi di Palas.
