Ketua MUI: H.Mahmuddin Pasaribu, Tempat Hiburan Harus Ditutup Selama Ramadan di Madina

Ketua MUI Madina H.Mahmuddin Pasaribu

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina)  mengimbau agar pemilik warung makan dan tempat hiburan malam di daerah Madina itu tutup selama bulan Ramadan.

            Ketua MUI Madina Mahmuddin Pasaribu  mengatakan, penutupan warung makan dan tempat hiburan malam selama bulan Ramadan merupakan salah satu toleransi antar umat beragama dan bertujuan untuk menghormati umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jumat (02/06).

            Penindakan kepada rumah makan atau tempat hiburan yang membandel di bulan ramadan, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya Satpol PP Kabupaten Madina.

            Disampaikan Mahmuddin,  bagi masyarakat non muslim bisa menghargai masyarakat muslim yang tengah berpuasa, jangan sampai ada gejolak dan image bahwa orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa,” imbuhnya.

            Sementara kalau ada tempat hiburan yang tidak mematuhi Peraturan daerah,  Pemerintah seharusnya mencabut izin usahanya.

Sedangkan rumah makan (RM) yang buka di siang hari, Satpol PP dan Polres Madina harus melakukan penindakan terhadap pemilik rumah makan yang buka siang hari,  karena tidak orang musafir saja yang makan di rumah makan tersebut,  paparnya. (Gus)

Admin : Dina Sukandar Hasibuan,A.Md

Komentar

Komentar Anda

Related Posts

TP.PKK Madina Gelar Buka Puasa Bersama, Pererat Silaturrahmi Sesama Pengurus

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar buka puasa bersama di Pendopo Rumah dinas Bupati Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan, Minggu (15/03). Kegiatan ini…

Read more

Continue reading
Satma AMPI Madina Soroti Lambannya DPRD, Perda Tanah Ulayat Jangan Hanya Jadi Isu Politik

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Wacana mengenai Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanah Ulayat dan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Mandailing Natal. ” Hingga saat ini, regulasi yang secara…

Read more

Continue reading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses