KRITISI KINERJA BOBY NASUTION SEBAGAI WALIKOTA, GMNI MEDAN GELAR DIALOG PUBLIK

MEDAN (Malintangpos Online): Dalam Rangka memperingatin hari kelahiran bung karno Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Pimpinan Cabang (GMNI MEDAN) Kota Medan menggelar kegiatan Dialog Publik yang mengangkat tema, Benarkah praktek feodealisme telah tumbuh di tubuh pemko Kota Medan? (“Tela’ah kritis kepemimpinan Boby Nasution sebagai Walikota Medan”). Minggu, 06 Juni 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan di Cafe D Empat Belas Coffe, dimulai pada pukul 14.00 WIB s/d selesai berjalan dengan hikmah dan lancar, kegiatan di hadiri kurang lebih -+80 peserta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pimpinan DPC GMNI kota Medan, Bung Ridwan Saragih berharap Kegiatan ini mampu memupuk nalar kritis mahasiswa dan pemuda mengenai persolan-persoalan yang terjadi dimasyarakat dan kebijakan pemko medan yang tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat apalagi program yang sampai sekarang belum terwujud dan terealisasi.

Adannya kebijakan the chiken of asia yang kontraproduktif dan salah sasaran, yang justru melahirkan kerumunan massa, ini sudah jelas melanggar kebijakan pusat dan pemprov sumut dalam penanggulangan covid 19, belum lagi adanya penghalangan terhadap media untuk mewawancarai dengan sampai menggelar aksi berkali kali di depan kantor walikota padahal sudah ada undang-undang yang mengatur kebebasan Pers. Harapannya sebagai mitra kritis pemko medan mari sama-sama kita kritik yang membangun dan memberikan masukan-masukan positif terhadap pemko medan untuk menjadikan kota medan menjadi lebih baik lagi. Kedepannya GMNI Kota Medan tetap konsiten dalam mengawal Boby Naution Sebagai Walikota Medan.

Karena hari ini juga berketepatan pada hari lahir nya putra sang fajar, pemimpin besar revolusi bangsa ini yang dalam perjuangan revolusinya menentang feodalisme, imprealisme dan kapitalisme untuk memerdekakan bangsa Indonesia, mari sama-sama kita meberikan doa yang terbaik untuk beliau.”Ucapnya

H. M. Nezar Djoeli, ST memaparkan materinya bahwa masyarakat harus berpandangan secara objektif dan menilai segala sesuatu dari berbagai sudut dan bukan didasarkan kepada suka atau tidak suka, terkait pengamanan Paspampres dalam tugasnya paspampres memang diberikan amanah dan itu sudah diatur undang-undang dan melekat pada keluarga presiden dalam hal melaksanakan tupoksinya.

“Akan tetapi ya harapannya pengamanan paspampres kedepannya dalam menjalankan tugasnnya lebih ramah dan murah senyum kepada masyarakat terutama kepada rekan-rekan jurnalis di kota medan, sehingga kejadian kemarin tidak terulang kembali. Soal the Chiken Of Asia itu merupakan suatu bentuk kecintaan Boby Nasution terhadap kota Medan, karena kesawan itukan cagar budaya dan tujuan nya juga untuk menentaskan kemiskinan.” Ungkapnya

Selanjutnya DPP GMNI, Bung Syam Firdaus Jafba mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPC GMNI Kota Medan. Sebagai mahasiswa sudah seharusnya bertindak kritis dalam menyikapi persoalan Nasional maupun Persoalan Daerah, apakah Praktek Feodalisme juga terjadi di Kota Medan sebagaimana yang diketahui bersama Bahwa Walikota Medan (Boby Nasution) Juga dikenal sebagai Menantu Presiden Jokowi tentu saja harus dilihat berdasarkan perilaku kepemimpinannya.

Jika dilihat lebih lanjut, tentu saja ini dapat terlihat bagaimana proses awal pencalonan hingga Boby Nasution terpilih. Belum lagi terakhir kali beberapa Hari yang lalu dapat dilihat di media masa Pers (Wartawan) yang menggelar Aksi di depan kantor walikota medan karena di duga walikota Medan Terkesan Arogan dalam kepemimpinannya. Ini tentu saja menjadi penilaian buruk bagi Walikota Medan belum lagi stigma kantor walikota medan serasa istana sering terdengar di tengah masyarakat. Untuk itu menyikapi Stigma tersebut menurut Bung Syam Walikot Medan harus Memperbaharui Citranya sebagai Walikota Medan Pilihan Rakyat Kota Medan dengan memberikan Pelayanan yang baik kepada Masyarakat Medan dan Memberikan Kesan yang lebih ramah kepada masyarakat.” Tegas Bung Syam.

Kemudian Hikmawan Syahputra S.IP.,MA menyampaikan Secara Berkaitan dengan feodalisme pada tubuh Pemkot Medan, apakah praktik itu masih terjadi? Biar kawan-kawan yang menjawabnya. Apakah proses elektabilitas dan elektoral, sehingga Bobby Nasution dapat dicalonkan dan menajdi wali kota Medan lebih didominasi oleh track record politiknya, kapabilitasnya, atau karena pribadinya sebagai menantu presiden. Apakah ada beda perlakuan dirinya sebagai walikota, selayaknya bangsawan dengan perlakuan walikota atau kepala daerah lainnya? Apakah ketika arogansi mendominasi dengan melanggar aturan protokol covid-19, dan merasa elitis sebagai sikap feodalisme. Maka kita dijawab sendiri di dalam hati.,”Jelas Mawan

Dialoq berakhir dengan Tanya jawab antara peserta dengan pemateri dan bersepakat mahasiswa harus tetap kritis dalam persoalan-persoalan dan kebijakan pemko medan yang merugikan kepentingan rakyat dan aktif berpartisipasi memberikan masukan-masukan agar lebih baik lagi(Nanda)

 

Admin : Dita Risky Saputri,SKM

 

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.