Kuasa Hukum SUKA : Lanjutan Sidang MK ” Objek Gugatan Dahlan -Aswin Keliru ” Insya Allah Putusan Sela

MASYARAKAT Indonesia, termasuk masyarakat Mandailing Natal,Jumat pagi(21/5) menyaksikan langsung dari awal proses persidangan gugatan Paslon 02 Dahlan -Aswin secara langsung melalui Live Stiriming dari Yutoebe Mahkamah Konstitusi(MK).

Setelah selesai sidang MK, Kuasa Hukum Paslon SUKA Terdiri dari DR.H.Adi Mansar,SH.M.Hum, Ali Mansur Lubis SH, Guntur Rambe SH.MH, Ahmad Sofyan Husein Rambe SH MH,  Des Alwi SH.

Diterima melalui WhatsApp ,Jumat(21/5) dari Juru bicara dalam persidangan dari Tim Hukum pihak terkait , baik persidangan pertama dan persidangan kedua adalah Guntur Rambe SH.MH No tulisnya Des Alwi.SH secara jelas menyampaikan, hasil persidangan tadi (Jumat 21 Mei 2021), jawaban termohon KPU sudah dibacakan bahwa KPU juga sudah menyatakan objek permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon itu keliru, kemudian perbaikan permohonan itu lewat waktu, kita sebagai pihak terkait juga menyampaikan eksepsi.

Yang pertama,  yang mau kita katakan bahwa keputusan objek itu bukan tahun 2020 ,sehingga salah objek gugatan dari pemohon( Dahlan -Aswin ).

Yang kedua , yang boleh dipersoalkan itu adalah hasil yang hanya 3 TPS , tetapi kemudian dipersoalkan lagi oleh pihak pemohon ( Dahlan -Aswin).

Disisi lain pihak pemohon mengatakan bahwa tidak independen,  aparat terlibat , sementara dia tidak menyatakan bahwa suasana pemungutan suara itu dalam keadaan kacau dan seperti apa..?

Artinya, suasana pemungutan suara itu adalah aman, kondusif, sukses dan lancar maka bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang dia ( Dahlan -Aswin ) sampaikan.

Kemudian Bupati petahana yang mampu memainkan pejabat , menyuruh pejabat terlibat dan segala macam dan kemudian faktanya istri dari Bupati petahana itu ada chattingan chattingan dengan orang lain yang mengatakan bahwa ” kipang ” itu sampai ke pemilih.

Dan itu dipastikan oleh Dian, jadi ada komunikasi 3 arah , antara Ika Desika( istri Bupati ) dengan Dian( anak bupati) dengan seseorang yang menyatakan kipang itu sampai kepada pemilih.

Dan itu sudah di kros chek,  hal-hal yang seperti ini yang diungkapkan sebagai bagian Money politik yang dilakukan oleh pihak terkait.

Padahal, pihak terkait sampai hari ini tidak ada aduan laporan dan juga persoalan hukum yang dikaitkan dengan pihak terkait , yang ada adalah pada tanggal 6 April pihak terkait itu mengadakan syukuran alakadarnya dengan sangat sederhana di rumah Panyabungan Pasar Jonjong di rumah pribadi Wakil Bupati Petahana atau calon Bupati terpilih.

Disitu dihadiri oleh sahabat keluarga dan kemudian tim tim pemenangan, disamping itu setelah ada acara syukuran , sebelumnya juga ada pertemuan tentang rekrutmen calon saksi untuk 3 TPS, 2 PPK dan KPU yang dibutuhkan itu jumlahnya 18 orang.

Karena sifatnya rekrutmen tentu yang hadir itu lebih dari 18 orang dilanjutkan dengan Untuk penyerahan berkas perkara 86 yang sudah diputuskan oleh Mahkamah oleh tim hukum kepada pihak terkait dalam hal ini paslon Bupati dan Wakil Bupati.

Karena pada sidang pertama itu pemohon principal Dahlan Hasan Nasution langsung menyebut di dalam pertemuan itu ada kuasa hukum pihak terkait yaitu Adi Mansar.

Maka, kejelasan tentang syukuran atau pelatihan itu barangkali yang tidak dijelaskan oleh saudara pemohon, apakah kehadiran tim hukum di situ pas pada saat pelatihan saksi atau kemudian pada saat acara syukuran, maka kemudian Semakin tidak jelas dalil-dalil yang diajukan oleh pihak pemohon.

kalau misalnya dia mengatakan disitu ada tim hukum dan segala macam , maka tim hukum itu punya kepentingan untuk menyerahkan berkas yang sudah diputuskan MK secara 100%

Kemudian , ikut melakukan rekrutmen saksi, nah hal ini yang sebetulnya yang terjadi di lapangan, tetapi kemudian kalau ada tuduhannya tanpa protokol Covid dan segala macam itu merupakan dalil atau tuduhan yang sangat mengada-ngada dan terlalu lancang.

Kenapa , karena dalam pertemuan itu ada masker, cuci tangan dan kemudian masing-masing pihak ada jaga jarak, tetapi kemudian karena merasa acara pertemuan itu merupakan bagian dari pelampiasan perjuangan, banyak juga yang selalu berjabat tangan

Kemudian berangkulan ,yaitu ngak bisa kita larang satu sama lain, kenapa , karena dalam konteks budaya ketimuran hal-hal yang seperti itu tidak bisa juga kita larang, karena dengan hanya satu alasan sosial distencing.

Tetapi , kelengkapan-kelengkapan menuju proses sosial distencing dengan 4 M itu ya kita lakukan.

Maka,  pertemuan itu juga tidak begitu lama karena akan dilanjutkan oleh ketua tim pemenangan, dalam hal ini diambil alih oleh tokoh parpol dan itu dilanjutkan untuk hari-hari berikutnya dan terakhir pelatihan saksi itu kalau tidak salah tanggal 23 April 2021.

Foto KPU Madina

Jadi dari tanggapan pihak terkait , pihak terkait mengajukan alat bukti 28 nomor, tetapi ada  anaknya , sehingga kemudian sekitar 40 alat bukti , alat bukti itu salah satunya yang mengatakan bahwa politik uang itu dilakukan oleh 02 dengan cara mengumpulkan KTP – KTP masyarakat, dikasih uang dengan tujuan agar masyarakat tidak bisa datang memilih, inilah yang disebut dengan golput

Tetapi, dalam dalil mereka-mereka mendalilkan kosong satu (01)yang membuat golput, padahal mereka yang membuat golput ,mereka yang memperlibatkan ASN , dalam hal ini ada S.Pasaribu ,ada D Manalu yang mengintimidasi masyarakat.

Kemudian,  masyarakat merasa takut dan bersedia untuk mendukung 02 , itu dinyatakan dengan adanya affidavit atau akta yang disampaikan di dalam akta notaris dan itu sudah kita jadikan alat bukti di persidangan.

Tadi hakim langsung melaksanakan rapat permusyawaratan karena sidang diskor, kenapa karena bukti yang kita ajukan itu salah satunya adalah hasil Paripurna istimewa DPRD Kabupaten Mandailing Natal , penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sehingga, Mahkamah membuat penetapan khusus untuk Kabupaten Mandailing Natal seluruh tahapan dan proses ditunda dulu sampai ada putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk hal ini dalam praktek peradilan ya harus begitu, kenapa..? karena sudah ada contoh di Kabupaten Sekadau, karena prosesnya itu tidak dihentikan sampai hari ini Bupati dan Wakil Bupati nya sudah di lantik.

Nah, itu salah satu perkembangan yang muncul di persidangan , tetapi kemudian itu tidak perlu menjadi pertanyaan besar, karena kita tinggal menunggu rapat permusyawaratan hakim Dan kemudian nanti para pihak dipanggil kembali dan kita akan bersidang yang agendanya Insya Allah putusan sela

Kata mereka, putusan sela ini artinya adalah putusan yang dilakukan sebelum ada pemeriksaan pokok perkara( Bersambung Terus)

Foto : hantq Pemanis berita.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.