Dina Sukandar
JAKARTA(Malintangpos Online): Dua LSM( Lembaga Swadaya Masyarakat dan Mahasiswa asal Tabagsel, melaporkan BPK Perwakilan Sumut ke BPK RI dan KPK di Jakarta, terkait maraknya dugaan Korupsi di lingkungan Pemerintah Mandailing Natal sejak beberapa tahun terahir ini.
Kenapa BPK Perwakilan Sumut yang dilaporkan…? Karena di lingkungan Dinas Pendidikan, Lingkungan Dinas PMD, Lingkungan Dinas Kesehatan, Lingkungan Dinas Perdagangan,Lingkungan Dinas pertanian banyak dugaan korupsi terkesan dibiarkan BPK Perwakilan Sumut.
” Aksi -aksi demo marak di Panyabungan,Medan dan Jakarta terkait proses APBD Mandailing Natal, semua Lolos dalam pemeeiksaan BPK Perwakilan Sumut, inikan aneh sekali,ada apa yang terjadi,” Ujar Sekretaris LSM.Genta Madina Chandra Siregar, Minggu sore(23/5) di Bandara Soeta Jakarta terkait tujuannya ke Jakarta.
Kata Chandra, sudah banyak aksi protes/demo, surat dan laporan Mahasiswa dan warga di Panyabungan dan Medan, semua tidak mampu, baik Inspektorat, Jaksa, Polisi dan BPK Perwakilan Sumut untuk membongkar indikasi/dugaan korupsi selama ini.
” Kalau nanti BPK RI, KPK ,Mabes Polri dan Kejaksaan Agung juga tidak merespon laporan kita, terahir nanti kita laporkan ke PBB di Amerika Serikat,” ujar Chandra Siregar dengan kesal dan dongkol.
Wakil Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Ali Syahnan Pulungan,S.Sos juga di Bandara Soeta Jakarta,Minggu sore(23/5) juga mengaku kecewa dengan seluruh Lembaga Hukum di Mandailing Natal dan Sumatera Utara yang membiarkan APBD Madina di Grogoti sejumlah pengguna anggarannya.
” Pengaduan ada, laporan ada,aksi demo ada, kerugian negara ada, bukti – bukti banyak, foto ada,serta yang dirugikan ada, tapi tidak tersentuh hukum,ada apa,” ujar Syahnan Pulungan.
Maka, ujar Pulungan, sangat wajarlah kita laporkan ke BPK RI dan KPK agar mendapat perhatian dan kita yakin laporan yg kita bawak ini akan di tinjak lanjuti mereka.(RI/Ed/Red)
Admin : Iskandar Hasibuan.
