Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Tabagsel, secara khusus ” Menantang ” Aparat Penegak Hukum (APH) dan DPRD untuk Membongkar Program Bimtek yang di ikuti Kades,Sekdes, Kaur,BPD, BUMDes dan TP.PKK Desa se – Kabupaten Mandailing Natal sejak Januari – Juni 2021 disejumlah Hotel di Medan, Parapat dan Tapteng.
” Kita terus Berjuang baik ke BPK Perwakilan Sumut, BPK RI, KPK dan Kejaksaan Agung agar APH yang ada di Mandailing Natal dan DPRD ikut membongkar dugaan Korupsi dalam pelaksanaan Bintek bagi Kades se – Kab.Madina,” Ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairinnisyah,Selasa sore(22/6) di RM.Sentosa Baru 2 Cab.Malintang di Aek Galoga Panyabungan.
Kata Ketua Khairunnisyah, soal Bimtek Kades dan aparatnya hingga 22 Juni 2021 terus berjalan, sampai -sampai temanya Kades juga Bingung, sebab Temanya Bimtek banyak Kades Bingung.
Biayanya Rp 5.000.000/ orang, tapi jika dijumlahkan sudah milyaran Dana Desa ” Digerogoti ” untuk kepentingan yg tidak ada manfaatnya bagi warga di desa -desa hingga sekarang.
” Kita heran dengan PMD Madina,Bupati/Wakil Bupati yang tidak melihat untung dan rugi dilakukan Bimtek, kenapa tidak di Mandailing Natal dibuat,” ujarnya.
Secara terpisah Sekretaris LSM.Genta Madina Chandra Siregar kepada Wartawan, mengatakan jika Bupati dan DPRD mampu menyetopnya, sudah jelas Kades Fokus membangun desanya.
Dananya dicantumkan di APBDes..? Walaupun betul dicantumkan, sesuai pengakuan Kades, bahwa pencantuman anggaran Bimtek adalah sejak awalnya ada oknum yang menitipkannya.
” Kades karena sudah ikut ” Korupsi ” takut menolak program Titipan dari sejumlah oknum -oknum yang menitipkan dengan menjual nama APH dan DPRD,” Ujarnya.
Harapannya ke Sukhairi -Atika..? Kita berharap agar mereka mampu menyetop kegiatan Bimtek dan membina Kades agar mampu membangun desanya,serta meningkatkan ekonomi rskyat di desa -desa se – Mandailing Natal, ujarnya ( Tim)
Admin ; Iskandar Hasibuan
Iskandar Hasibuan
