PEMERINTAH Pusat melalui In Mendagri Nomor : 40 Tahun 2021, telah Menetapkan status Kabupaten Mandailing Natal di PPKM Level 4 bersama Kota Sibolga dan Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara.
Awalnya ” Salah Input ” kalimat itu dikatakan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, sehingga ” Menghebohkan ” di tengah – tengah masyarakat dan saling ” Tuding ” pun muncul, sumpah serapah dan Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB turun ke Bumi Gordang Sambilan untuk memberi Dukungan ataupun Suport kepada Forkofimda dan Satgas Covid -19 Mandailing Natal.
Persoalannya ” Mampukah Kab.Madina Keluar Dari PPKM Level 4 ” jawabnya jelas Mampu, tapi yang mampu menjawab itu adalah Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal asalkan masyarakat ikut mendukung upaya yang telah dimotori oleh Bupati/ Wakil Bupati sejak mereka dilantik 22 Juli 2021 yang lewat.
Memang, hingga sekarang pro dan kontra soal status Level 4 yang diperoleh Mandailing Natal, sangat kelihatan di Media Sosial,khususnya Facebook yang terus ” Menyalahkan ” Pemerintahan yang sekarang ini.
Padahal, baik Bupati/ Wakil Bupati Mandailing Natal,terus – terusan mencari SOLUSI agar status PPKM Level 4 segera keluar dan berubah minimal Level 2 agar proses belajar Tatap Muka kembali digelar di daerah kita.
Lihat saja sekarang, adanya semacam Target 20 % Masyarakat di Vaksin Agar status PPKM daerah kita bisa kembali, terlihat Gerakan Vaksin dimana – mana digelar.
Seperti tadi,Jumat(17/9) Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution meninjau langsung kegiatan Vaksin di Mako Polres Mandailing Natal dan melakukan ” Zoom Meating ” dengan Presiden berjalan dengan sukses.
Sebelumnya juga, Wakil Bupati Madina di laman Facebook nya menulis ajakan dab himbauan kepada masyarakat agar mengikuti Vaksin untuk menurunkan Status PPKM Level IV Mandailing Natal ke Level sebelumnya.
Misalnya, yang dikutif Penulis dari Laman Facebook Atika Azmi Utammi : Status PPKM level 4 yang disandang Kab. Madina masih terus menjadi polemik di tengah masyarakat.
Terlebih dengan adanya imbauan Pemkab Madina untuk menggalakkan vaksinasi. Agar tidak terjadi miss informasi, perlu kami (Pemkab Madina) jelaskan, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Menko Marves, bahwa vaksinasi menjadi indikator penentu level PPKM.
Untuk keluar dari level 4, sampai Sabtu ini (18/9) Madina harus bisa mencapai minimal 20% dari target vaksinasi.
Jika tidak, PPKM level 4 di Madina akan diperpanjang. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi. Kita sudah sama-sama mengerti dan memahami dampak situasi saat ini terhadap ekonomi dan pendidikan.
Perlu kami pertegas, tidak ada paksaan dalam vaksinasi ini. Pemerintah hanya mengajak dan mengimbau masyarakat agar mengikuti vaksinasi.
Kita, Pemkab Madina dan masyarakat, harus bahu-membahu untuk mencapai target dan menciptakan herd imunity.
Senin depan, kalau angka minimal vaksinasi tercapai, anak-anak akan kembali sekolah dan aktivitas masyarakat akan lebih longgar.
Pemerintah hanya bisa mengimbau, keputusan ada di tangan kita bersama.( Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan,SE.