Mampukah Puskesmas di Kab.Madina Menjadi BLUD (1)

Kadis Kesehatan Madina Dr.H.Syarufuddin Nasution ketika dijumpai,Selasa(15/6)

PEMERINTAH Mandailing Natal C/Q. Dinas Kesehatan sejak tahun 2000 -2021 patut dicungi jempol karena 26 Puskesmas yang ada seluruhnya sudah Ter -Akreditasi dan sudah sangat wajar untuk dipersiapkan menjadi BLUD ( Badan Layanan Umum Daerah) untuk lebih oftimalnya pelayanan kesehatan di tengah- tengah masyarakat dimasa mendatang ini.

Apalagi, kita tau bersama bahwa Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri mendorong Rumah Sakit Daerah (RSD) dan Puskesmas untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, RSD yang belum menerapkan BLUD diwajibkan untuk menerapkan BLUD, termasuk pelayanan kesehatan lainnya (Puskesmas),” kata      Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam keterangannya, Kamis, 4 Maret 2021 yang lalu dikutip dari Tempo.Co.

Ardian mengakui penerapan BLUD di daerah masih terdapat berbagai tantangan. Pertama, BLUD masih merupakan hal yang baru bagi Pemda.

Akibatnya pemda kesulitan mengubah pola pikir pengelolaan keuangan BLUD yang dianggap sama dengan pengelolaan keuangan Pemda yang biasa.

Di samping itu, penerapan BLUD juga masih belum dianggap sebagai prioritas.

Kedua, adanya permasalahan internal dan eksternal di dalam BLUD, yaitu terbatasnya SDM yang memahami operasional BLUD.

Kemudian, dinamika pergantian pejabat Pemda (internal dan eksternal BLUD) menyebabkan timbulnya perbedaan pemahaman mengenai kebijakan fleksibilitas BLUD. “Sehingga pengelolaan BLUD menjadi belum optimal,” katanya.

Ardian berharap seluruh pemangku kebijakan dapat bekerja sama untuk mewujudkan penyelenggaraan BLUD yang optimal dan ideal.

Menurut dia, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan Pemda, di antaranya penguatan peran Pemda dalam pembinaan BLUD, penyiapan regulasi dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, peningkatan kapasitas SDM pengelola, pembina, dan pengawas BLUD, dan alokasi anggaran pada APBD sebagai dukungan pengelolaan BLUD.

“Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak akan dapat bekerja sendirian untuk melaksanakan strategi tersebut. Sudah barang tentu keterlibatan pemangku kebijakan di Pemda memiliki peran penting,” ucapnya.

Kemendagri sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Untuk mempermudah penerapan pedoman ini, juga telah disiapkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (e-BLUD) yang dapat digunakan oleh BLUD agar pengelolaan keuangan, penatausahaan serta pertanggungjawaban lebih akuntabel.

Untuk itu, masyarakat Mandailing Natal pasti selalu ” Mengeluh” tentang pelayanan Kesehatan, baik di RS maupun Puskesmas dan sering terdengar Pemerintah kurang peduli dengan Kesehatan.

Apalagi, dalam Permenkes RI No :43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan menerapkan BLUD, Puskesmas akan mendapatkan fleksibilitas yang dapat mendukung pencapaian standar pelayanan minimal Kabupaten/Kota bidang Kesehatan dan infikator program Nasional.

Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal dr.H.Syarifuddin Nasution yang dijumpai Penulis,Selasa (15/6) diruang kerjanya, mengutarakan dirinya sudah lama mempersiapkan Program Puskesmas menjadi BLUD, tapi terbentur di anggaran.

” Sudah lama saya persiapkan, asal ada anggarannya tinggal redy, ini sudah lama saya persiapkan,” Ujar dr.H.Syarifuddin Nasution sambil menunjukkan surat Kemenkes RI Nomor : YF. 01/11/0476/2021 tanggal 24 Februari 2021 di tanda tangani Dirjen Pelayanan Kesehatan Prof.Dr.Abdul Kadir.Ph.D.Sp.THT-KL(KL)MARS yang ditujukan ke Kadis Kesehatan Provinsi,Kabupaten/Kota se Indonesia (Bersambung Terus)

Foto Hanya Pemanis Berita

Admin : Dita Risky Saputri,SKM.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.