Pelaksana Bimtek Kades se- Kab.Madina Harus Diperiksa KPK

Foto diambil di Facebook Ratu Bimtek

JAKARTA(Malintangpos Online): Sejumlah Akrivis dan LSM baik di Jakarta maupun di Tabagsel, mengharapkan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Untuk segera memeriksa seluruh pelaksana kegiatan Bintek yang di ikuti Kades,Sekdes,Aparat Desa, BPD dab Ketua TP.PKK Desa se- Kabupaten Mandailing Natal.

Kenapa harus KPK..? sebab Inspektorat, Kejaksaa, Polisi san BPK Perwakilan Sumut belum mampu mengungkap siapa sebenarnya oknum yang menjadi “Tokoh ” kegiatan Bimtek yang telah menggrogoti Dana Desa (DD) setiap tahunnya.

Ilusterasi dana desa

” Untuk bulan Mei ini saja, sejak tanggal 24 -30 Mei 2021 Kades,BPD dan Sekdes harus Bimtek,dengan biaya Rp 5.000.000i,-/ Orang dan sejak tahun 2015 -2021 soal Bimtek selalu menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat,” Ujar Choirul Andi,S.Sos,salah seorang Aktivis Sosial asal Madina di Jakarta,Jumat(28/5)

Kata Choirul, pembiaran Kegiatan Bimtek ada kemungkinan pihak Dinas PMD Madina dapat “Intervensi ” dari oknum -oknum tertentu, misalnya seperti yang disampaikan Kasi Administerasi Dinas PMD Madina Anjur kepada Wartawan.

Foto diambil dari Facebook Ratu Bimtek

” Dinas PMD Madina hanya mempasilitasi penyelenggara, tentu pintu masuk buat BPK RI maupun KPK RI sudah bisa untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Lain lagi yang disampaikan Sekretaris Genta Madina Chandra Siregar, bahwa mustahil DPRD,Inspektorat dan Kejaksaan maupun Polisi tidak mengetahui permainan dalam kegiatan Bimtek yang diuntungkan siapa.

Misalnya, Bimtek di Le Polonia Hotel dari 27 -30 Mei 2021, kenapa Kades ” Terbirit -Birit ” ikut walau tidak ada tercantum kegiatan Bimtek di APBDes tahun 2021..? Tentu mungkin ada semacam penekanan.

Foto diambil dari Facebook Ratu Bimtek

” Kita telah konfirmasi sejumlah Kades, untuk Dana Desa Tahun 2021 ada 8 x akan dibuat Bimtek bagi setiap desa, memang bukan seluruh desa menyahutinya,” ujar Siregar.

Kemaren Kamis(27/5) salah seorang Kades di Kecamatan Tambangan, mengakui bahwa program Bimtek membuatnya Bingung,karena di Musdes hanya 4 kali dicantumkan,tapi dipaksakan 8 kali.

” Kita bingung, disahuti menyalahi, ngak disahuti ada-ada saja yang salah nanti, dipersulitlah dan sebagainya,” ujar Regar mengulangi keluhan Kades tersebut.

Sedangkan salah seorang Mahasiswa asal Madina di Jakarta, mengaku heran dengan kegiatan Bimtek dari Desa se-Kab.Madina yang tidak ada pengawasan dari Inspektorat maupun BPK Perwakilan Sumut.

” Keterangan Kadis PMD Madina Syahnan Batubara tentang keterlambatan RAPBDes dari Desa satu contoh kegagalan tentang kegiatan Bimtek selama ini,” ujarnya.

Sebaiknya, KPK RI melirik kegiatan Bimtek yang diikuti Kades,Sekdes dan BPD se Madina,karena 377 Desa x Rp 5.000.000,- anggarannya sudah milyaran terkuras dari Dana Desa kita.

” Kegiatan Bimtek yang di ikuti kades dan aparat desa sudah merupakan kegiatan menggrogoti Dana Desa,” ujarnya(RI/Red).

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.