

KEGAGALAN Tender di pembangunan RSU Panyabungan Rahim 2019 yang lama dilema yang sulit diterima akal sehat dan tahun 2020 di RSU Husni Thamrin diyakini akan Gagal lagi, sekalipun Bupati Madina telah menyurati Kemenkeu RI lagi.
Siapa yang salah dan di salahkan..? Yang bisa menjawabnya adalah Direktur RSU Husni Thamrin Natal, Dinas Kesehatan dan Bupati Mandailing Natal, kalau masyarakat tinggal ruginya kalau tender benar -benar gagal.
Terkait tender Gagal Baik di RSU Panyabungan, RSU Husni Thamrin Natal, seharusnya DPRD, baik itu Komisi 3 dan Komisi 4 Segera mungkin memanggil semua yang terkait proses tender tersebut agar kejadian gagal tender tidak terjadi lagi dimasa mendatang.
Kok Gagal Tender..? Hemat Penulis, ada beberapa kemungkinan, tetapi yang jelasnya seharusnya DPRD sebagai Lembaga Pengawas, menggunakan haknya terkait tender tersebut.
Misalnya, seorang ASN yang mengirim informasi ke Redaksi Via WhatsApp baru – baru ini :
Disebutkan, bahwa TGL 31 AGUSTUS ADALAH BATAS AKHIR PENGIRIMAN KONTRAK DANA DAK KE DEPARTEMEN KEUANGAN.
ADA ISYU TENDER PROYEK RENOVASI RUANG OPERASI ( PEMASANGAN PERALATAN MOT ) DAK PADA RSUD NATAL GAGAL TEKEN KONTRAK SEHINGGA ANGGARAN HARUS KEMBALI KE PUSAT DAN RSUD NATAL TERANCAM TERKENA BLAKLIST SELAMA 2 TAHUN.
DIDUGA ADA KONFLIK KEPENTINGAN DITUBUH PANITIA TENDER DAN MEMAKAI PRINSIP “KALAU KAMI TAK DAPAT MAKA SEMUA TAK USAH DAPAT”. DAN AKHIRNYA MENGKORBANKAN KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK DAN NAMA BAIK MADINA TERCEMAR DI DEPARTEMEN KESEHATAN.
DPRD HARUS MEMBUAT PANSUS TENDER RSUD NATAL DAN RSUD PANYABUNGAN.
KARENA KEJADIAN YANG SAMA SUDAH TERULANG DUA KALI DAN DIDUGA ADA POLITIK SISTEMATIS UNTUK MENGHANCURKAN KEPEMIMPINAN BUPATI DAN MENGHANCURKAN RSUD DENGAN JALAN MENGGAGALKAN PENANDATANGANAN KONTRAK.
SEMUA UNSUR YANG TERLIBAT MULAI DARI KEPALA LPSE, KEPALA POKJA, PIMPRO, DIREKTUR RSUD NATAL, DIREKTUR RSUD PANYABUNGAN, TAPD, ASISTEN 2, SEKDA HARUS DIPERIKSA DAN DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABANNYA ATAS KEMBALINYA ANGGARAN DAK KE PUSAT DAN TERKENA BLAKLIST 2 TAHUN.
AP SAJA KERJA TAPD DAN ASISTEN 2 SEBAGAI ATASAN LANGSUNG KABAG LPSE ? APAKAH SIBUK BERPOLITIK DAN TIDAK MENGURUS TUPOKSINYA ?
PECAT SEMUA UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PENGHANCURAN RSUD.
Mungkin, WhatsApp yang dikirim ASN tersebut boleh dikatakan adalah orang yang memang ingin nama baik Bupati tidak tercemar dan wajarlah ASN tersebut mengirim WhatsApp ke Redaksi Malintangpos Online (Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan