PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Aliansi Mahasiswa Gabungan Peduli Mandailing Natal(AMGP -Madina) Mendatangi/Demo ke Kantor Inspektorat Kab.Madina,untuk mempertegas/Menanyakan pelaksanaan DD yang lolos dari pengawasan,sehingga menimbulkan kerugian negara.
Kedatangan AMGP -Madina disambut langsung oleh Polisi dengan penuh kekeluargaan,Jumat (22/1) dan mahasiswa langsung membacakan Pernyataan Sikap dan menyampaikan kegiatan DD disejumlah desa yang memang anggarannya diduga Mark Up dan kurang perencanaan.
Salah satu Mahasiswa membacakan Tuntutannya,Sehubungan dengan program kerja Aliansi Mahasiswa Gabungan Peduli Mandailing Natal ( AMGP – Madina) antara lain dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan non pemerintahan yang baik dan bersih ( good goverment and clean govemernt)
Memberikan masukan berupa hasil kajian dan analisa berdasarkan study investigasi atas kebijakan dan kegiatan sebagaimana yang ada di lapangan terkhusnya di Kabupaten Mandailing Natal.
Dengan dasar UU No 31 T. A 1999 to UU No 20 T. A 2001. Tentang tindak pidana korupsi UU RI No 14 T. A 2008 tentang Transparasi Informasi publik UU. No 28 T. A 1999 tentang Penyelemggaraan Negara Berbasis KKN.
Bahwa berdasarkan temuan kami di lapangan , telah banyak indikasi penyalanggunanaan wewenang yang di lakukan oleh oknum – oknum Kepala Desa
Namun itu semua terlewat begitu saja oleh Inspektur Inspektorat sebagai lembaga audit di pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal .
Kata mereka, Adapun poin poin yang dipertanyakan : 1. Pembangunan balai desa Gunung Tua Julu berdasarkan investigasi kami tahun 2019 di mulai pembangunan balai desa yang bersumber dari DD
Namun hingga akhir tahun belum usai pekerjaannya, lalu di tahun 2020 di anggarkan lagi dana desa sebesar Rp 119.735,400 untuk lanjutan pembangunan
Namun anehnya hingga kini bangunan tersebut belum kunjung juga selesai.
Arti kata lain mankrak, disisilain kami juga mendapati bahwasanya dahulu di letak bagunan yang sekarang kini di bangun telah ada kian terlebih dahulu bangunan kantor desanya yang sumber dananya dari provinsi
Maka disini perlu kiranya di pertegas kasus hukumnya bagaimana ? Karna itu kami menilai berupa tindakan yang telah menciderai pemerintah Provinsi dengan telah menghilangkan asset Pemprovsu.
2. Pembangunan embung desa bersama Gazebo dan MCK yang habis memakan biaya Dana Desa Batang Gadis Kecamatan Panyabungan Barat T.A 2018 Rp 384.494,150
Namun sangat di sayangkan pembangunannya tidak dengan perencanaan yang matang ,sehingga menimbulkan bangunan mubazir.
Sebab begitu bangunan selesai hingga kini bangunan tidak kunjung di pakai masyarakat, karna tidak pernah di aliri air. Melainkan di huni semak belukar .
3, pengadaan buku perpustakaan di Kecamatan Natal sebanyak 28 desa dengan anggaran DD T.A 2019 Rp 5.000.000 /Desa yang di duga di kutip melalui Kasipem Natal.
Namun sangat di sesalkan realisasi buku tersebut hingga hari ini tidak jelas dimana rimbanya.
4,Berdasarkan surat pernyataan tertulis salah seorang mantan Kepala Desa Pasar V Natal tanggal 13 Januari 2021 yang menerangkan bahwa, di tahun 2019 mantan kepala desa Pasar V Natal tersebut telah mengalokasikan DD sebesar Rp 30.000.000 guna biaya pengurusan inspektorat melalui salah seorang oknum inisiak HS.
5, berdasarkan poin -poin diatas kami perlu kiranya di jelaskan secara terang benderang, karena disisi lain kami sangat kecewa terhadap integritas Insoektorat terkait penggunaan dana desa yang menurut dugaan kami hanya penggunaannya yang tidak beres ,namun bisa lewat begitu saja dari pantauna Inspektur Insoektorat sehingga menimbulkan kerugian negara khususnya Kabupaten Mandailing Natal.
Aksi AMGP -Madina yang dilakukan Sebelum Jumat(22/1) setelah orasi, yang demo bubar dengan tertib dan dikawal polisi ( Eri/Red)
Admin : Iskandar Hasibuan