Malintang Pos Online Berani dan Tangguh Membela Kepentingan Rakyat
Ketua BPD Kampung Kapas 1 Sucipto, menyerahkan Berkas kepada Redaksi untuk disampaikan kepada Ketua DPRD Madina
KEDATANGAN Warga Desa Kampung Kapas 1 Kecamatan Batahan Ke – Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, mengingatkan kita dengan PERSOALAN Warga Dengan PTPN IV, yang hingga 25 Juli 2023, belum ada titik temunya walau Bupati dan Ketua DPRD sudah turun tangan menyelesaikannya.
Kenapa begitu..? Ya Wartawan tidak bisa menjawab, yang bisa menjawabnya adalah Pihak PTPN IV dan Bupati, serta 40 orang anggota DPRD Mandailing Natal.
Padahal,Presiden Joko Widodo mengatakan tak ingin konflik Agraria terus berlangsung di masyarakat.
Hal itu ia sampaikan Presiden, saat menyerahkan sertifikat tanah objek reforma agraria kepada para petani, nelayan, dan masyarakat umum.
Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk memberi kepastian hukum atas tanah secara berkeadilan. Ia berkata upaya mewujudkan hal itu menjadi tugas seluruh elemen bangsa
Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah ini terus-menerus berlangsung.
” Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang jadi sandaran hidup mereka,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/9) yang lalu dikutif dari CNN Indonesia.
Dan Jokowi memahami konflik agraria jadi tantangan berat para penggarap lahan. Ia mengaku selalu menerima aduan dari para penggarap lahan yang mengalami konflik agraria.
Mantan Wali Kota Solo itu berkata sudah beberapa kali mengundang perwakilan masyarakat sipil untuk merumuskan solusi atas konflik agraria.
Pemerintah pun sering mengadakan rapat terbatas khusus membahas konflik agraria.
Jokowi menyebut salah satu upaya pemerintah adalah redistribusi tanah kepada masyarakat. Upaya itu dilakukan secara berkala di berbagai daerah.
“Hari ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang 2021 saya akan menyerahkan 124.120 sertipikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi, 127 kabupaten/kota, 5.512 di antaranya hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi,” tutur Jokowi.
Sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat konflik agraria yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi 2015-2020 mencapai 2.291 kasus.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan jumlah kasus itu melampaui 10 tahun masa kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) yang hanya 1.770 kasus.
“Sehingga memang yang kita lihat sekarang adalah konflik agraria yang tidak berkesudahan,” kata Dewi dalam diskusi virtual, Senin (13/9) yang lalu.
Berdasarkan catatan KPA, dalam periode 2015-2020, sektor perkebunan menjadi penyumbang konflik tertinggi, yaitu 851 kasus.
Diikuti sektor properti 519, kehutanan 169, pertanian 147, pertambangan 141, pesisir dan pulau-pulau kecil 63 serta, pembangunan infrastruktur 30, dan fasilitas militer 21.
“Sehingga tidak heran kalau kita bicara situasi riil di lapangan sampai sekarang ada puluhan ribu desa dengan tanah-tanah pertanian produktif masyarakat yang tumpang tindih di dalam konsesi perkebunan HGU milik swasta atau negara,” tuturnya.
Jumlah kasus konflik lahan tersebut menunjukkan ada tindakan perampasan tanah yang sangat masif di seluruh wilayah Indonesia.
“Baik itu di desa-desa yang ditempati oleh masyarakat agraris, bahari, pedesaan, hingga masyarakat adat,” imbuhnya.
Warga Akan Temui Presiden
Ketua BPD.Kampung Kapas 1 Kec.Batahan Sucipto, mengatakan tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan menjumpai Presiden Republik Indonesia di Jakarta nantinya.
” Kami masih terus berjuang untuk meyakinkan Bupati dan 40 anggota DPRD Madina, soal sengketa antara warga dengan pihak Menegemen PTPN IV Wilayah Kec.Batahan,” ujar Sucipto dengan wajah lusuh, karena kecapean( Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan.
