Uang politik dan Politik Uang di Pusaran Pilkada Serentak

Bagi CAKADA, persoalan utama pilkada adalah UANG. Sebelum menyatakan maju mesti sosialisasi dulu sembari menakar tingkat kelayakan maju dari respon publik.

Maka UANG pun dibutuhkan buat mencetak dan memasang baliho yg banyak. Tak cukup hanya baliho, tpi sbg BACAKADA juga mesti dibangun benang merah dengan masyarakat lewat lewat modus partisipasi sosial, sumbangan, bantuan dll yg juga memerlukan UANG yg tdk sedikit agar terbangun dukungan yg signifikan dari masyarakat pemilih.

Itu baru soal gambaran umum respon publik. Belum termasuk cipta kondisi dan survey utk menaikkan elektabilitas BACAKADA.

Setelah berketetapan hati utk maju, berhadapan lgi dengan para pimpinan parpol pengusung yg minta biaya partai utk biaya pemenangan CAKADA.

Setelah resmi menjadi CAKADA, kembali lgi parpol minta biaya kampanye atau pemenangan.

Begitu juga selama masa kampanye hingga jelang pencoblosan sepertinya masih akan terjadi POLITIK UANG dlm nominal uang yg sangat besar. Apalagi era pandemi Covid-19 yg mengakibatkan lesunya perekonomian masyarakat, tentu semakin membuka orientasi pemilih cenderung pemikiran praktis dan transaksional, dan berujung pd POLITIK UANG. Calon berikan UANG utk dapatkan suara pemilih.

Keadaan inilah yg terus berlangsung berulang ulang dlm waktu yg lama. Sayangnya, keadaan ini seperti dinikmati oleh pemerintah dan institusi yg berkompeten dan tdk terlihat adanya upaya serius mengevaluasi terhadap regulasi dan segenap perangkat yg terkait dengan PILKADA.

Maka tak heran kalau belakangan banyak yg menyuarakan ide ide kontroversial.

Seperti pak Jufri Hidayat Jufri sahabat saya dari Tebing Tinggi yg berpendapat akan lebih baik diperbolehkan saja POLITIK UANG itu, krn akhirnya masyarakat yg menimbang.

“Misalnya soal bagi uang dan kampanye di tempat ibadah itu dia mainkan sajalah, sebab di tempat ibadah lainpun lebih jelas. Soal uang politik sudah sama sama taunya, ngapain lagi saling tuding dan tuduh…toh demokrasi kita memang sangat Kapitalistik….lebih baik bawa santai saja…
KPU DAN BAWASLU CUKUP MEMASTIKAN PEMILIHAN YG JUJUR DAN ADIL DI KOTAK SUARA DAN PROSES PENGHITUNGANNYA”, kata sahabat saya Jufri.

Dikutif dan diambil dari Facebook As. Imran Khaitamy Daulay, SH

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.