Uang politik dan Politik Uang di Pusaran Pilkada Serentak

Bagi CAKADA, persoalan utama pilkada adalah UANG. Sebelum menyatakan maju mesti sosialisasi dulu sembari menakar tingkat kelayakan maju dari respon publik.

Maka UANG pun dibutuhkan buat mencetak dan memasang baliho yg banyak. Tak cukup hanya baliho, tpi sbg BACAKADA juga mesti dibangun benang merah dengan masyarakat lewat lewat modus partisipasi sosial, sumbangan, bantuan dll yg juga memerlukan UANG yg tdk sedikit agar terbangun dukungan yg signifikan dari masyarakat pemilih.

Itu baru soal gambaran umum respon publik. Belum termasuk cipta kondisi dan survey utk menaikkan elektabilitas BACAKADA.

Setelah berketetapan hati utk maju, berhadapan lgi dengan para pimpinan parpol pengusung yg minta biaya partai utk biaya pemenangan CAKADA.

Setelah resmi menjadi CAKADA, kembali lgi parpol minta biaya kampanye atau pemenangan.

Begitu juga selama masa kampanye hingga jelang pencoblosan sepertinya masih akan terjadi POLITIK UANG dlm nominal uang yg sangat besar. Apalagi era pandemi Covid-19 yg mengakibatkan lesunya perekonomian masyarakat, tentu semakin membuka orientasi pemilih cenderung pemikiran praktis dan transaksional, dan berujung pd POLITIK UANG. Calon berikan UANG utk dapatkan suara pemilih.

Keadaan inilah yg terus berlangsung berulang ulang dlm waktu yg lama. Sayangnya, keadaan ini seperti dinikmati oleh pemerintah dan institusi yg berkompeten dan tdk terlihat adanya upaya serius mengevaluasi terhadap regulasi dan segenap perangkat yg terkait dengan PILKADA.

Maka tak heran kalau belakangan banyak yg menyuarakan ide ide kontroversial.

Seperti pak Jufri Hidayat Jufri sahabat saya dari Tebing Tinggi yg berpendapat akan lebih baik diperbolehkan saja POLITIK UANG itu, krn akhirnya masyarakat yg menimbang.

“Misalnya soal bagi uang dan kampanye di tempat ibadah itu dia mainkan sajalah, sebab di tempat ibadah lainpun lebih jelas. Soal uang politik sudah sama sama taunya, ngapain lagi saling tuding dan tuduh…toh demokrasi kita memang sangat Kapitalistik….lebih baik bawa santai saja…
KPU DAN BAWASLU CUKUP MEMASTIKAN PEMILIHAN YG JUJUR DAN ADIL DI KOTAK SUARA DAN PROSES PENGHITUNGANNYA”, kata sahabat saya Jufri.

Dikutif dan diambil dari Facebook As. Imran Khaitamy Daulay, SH

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

  • Dina Sukandar

    Related Posts

    Konsisten Atasi Stunting, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Terima Anugerah Sahabat Pers SMSI

    MEDAN(Malintangpos Online): Ketua DPRD Kota Medan, Sumatera Utara, Drs Wong Chun Sen, diganjar penghargaan bergengsi Anugerah Sahabat Pers dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Wong Chun Sen menerima Anugerah Sahabat…

    Read more

    Continue reading
    Dua Kasus Belenggu Arif Munanda, Askab Madina Diminta Bertindak

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Dua kasus dugaan pelanggaran membelit Arif Munanda atau Nanda, anggota Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) Mandailing Natal (Madina). Pertama, dugaan penyebaran informasi hoax terkait skorsing pemain Azkyal Fc,…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses