Wujudkan ‘Good Governance’, Pemko Padang Hadirkan Dirjen Otda Kemendagri

PADANG(Malintangpos Online): Mewujudkan ‘Good Gonvernance’, Pemerintah Kota Padang menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 dan Buku Memori Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wali Kota Padang.

Kegiatan berlangsung di Hotel The ZHM Premiere, Rabu (10/1/2024) itu, dihadiri oleh Sekda Andree Algamar, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Pimpinan OPD terkait dan lainnya.

Dalam kesempatan ini juga dibekali materi evaluasi dan saran secara virtual, Plh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Imelda.

Sementara, hadir langsung Tim Teknis dari Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kemendagri diantaranya Yuditha Hardini (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Dukungan Teknis Subdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD, lalu Dendy Maryulistianto (Analis Pemerintahan Daerah pada Seksi Dukungan Teknis Subdit Dukungan Teknis dan Dokumentasi Direktorat EKPKD).

Selain itu juga Makmur Sumarsono (Bidang Dukungan Teknis pada Subdit Dukungan Teknis dan Dokumetasi Direktorat EKPKD).

Hendri Septa menyampaikan, penyusunan dan penyampaian LPPD, SPM, LKPJ dan Buku Sertijab Wali Kota ini sangat penting sesuai amanat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah serta merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2019 dan Permendagri No.18 Tahun 2020. Serta mengacu Perpres No.16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Berterima kasih kepada para narasumber dari Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kemendagri yang mengisi materi dalam penyelenggaraan Bimtek ini. Saya berharap, melalui Bimtek ini baik komitmen, kompetensi dan pemahaman kita semua terkait sistem informasi LPPD, Aplikasi E-SPM, LKPJ dan Memori Sertijab Wali Kota lebih optimal lagi ke depan. Begitu pula dalam membantu kepala daerah,” ujar Wali Kota.

Senada halnya dengan Sekda Andree Algamar dilaksanakan Bimtek agar terwujudnya sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi sehingga terjadi perbaikan secara berkelanjutan.

“Selain itu, bertujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang good gonvernance sebagai usaha menjawab isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintah guna terciptanya kesejahteraan masyarakat,” tukas Sekda Andree.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang Yuska Libra Fortuna menyebutkan, maksud diselenggarakannya Bimtek ini untuk memberikan penyegaran, meningkatkan kompetensi sekaligus komitmen pimpinan OPD beserta pejabat eselon III yang ditunjuk selaku koordinator teknis dan satu operator dalam penyusunan LPPD, SPM, LKPJ Wali Kota Tahun 2023 dan Buku Sertijab Wali Kota.

“Tujuannya tentu agar terwujudnya kelancaran proses penyusunan LPPD, capaian penerapan SPM, LKPJ Wali Kota Tahun 2023 dan Buku Memori Sertijab Wali Kota,” jelasnya.

Sambung Yuska, Bimtek dilakukan selama 10-12 Januari 2023, sehingga dapat menyampaikan permasalahan terkait notisi hasil evaluasi LPPD.

“Begitu pula hambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data guna mendapatkan data dukung yang memadai untuk diinput dalam sistem informasi LPPD Ditjen Otonomi Daerah atau aplikasi E-SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri,” tukas Yuska. (MA/Charlie)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

  • Dina Sukandar

    Related Posts

    Kasatpel Bandara ” Bungkam “, Kapan Bandara Bukit Malintang Beroperasi..?

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Mungkin Ramadhan dan Syawal 2025 semakin dekat, sejumlah warga Mandailing Natal di Jakarta, Surabaya, Kalimantan dan Kota lainnya di Pulau Jawa, mempertanyakan kapan mulainya Bandara Abd.Haris Nasution (…

    Read more

    Continue reading
    Ketua DPD KAI Sumut :  Masyarakat Mandailing Natal Harus Hormati Proses MK

    MEDAN(Malintangpos Online): Pengamat Hukum, Surya Wahyu Danil Dalimunthe mengatakan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) merupakan hak hukum bagi peserta Pilkada. Sehingga menurutnya, proses ini dihormati oleh…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.