Iskandar Hasibuan
PADANG LAWAS(Malintangpos Online): Akhir -Akhir ini, atau medio Oktober – November 2025, BBM ( Bahan Bakar Minyak) Langka disejumlah SPBU diwilayah Padang Lawas, sehingga menjadi keluhan berkepanjangan bagi masyarakat.
Sementara Aparat Penegak Hukum (APH) seolah – olah tidak mengetahui,alias tutup mata dan diduga ada Mafia BBM di Padang Lawas.
” BBM Langka di Padang Lawas, Diduga Ada Mafia, APH Mandek, Bupati Tak Turun – Mahasiswa Angkat Suara,” Ujar Mahasiswa asal Kab.Padang Lawas Ke – Redaksi Media PT.Malintang Pos Group,Minggu malam(22/11) Via WhatsApp.
Disebutkan mereka, Padang Lawas kembali memantik keresahan masyarakat. Untuk mendapatkan BBM di SPBU, terjadi Antrian panjang, pembelian yang dibatasi, hingga aktivitas ekonomi yang tersendat menjadi pemandangan sehari-hari.
” Di tengah situasi ini, muncul dugaan kuat adanya praktik penyimpangan distribusi yang kerap disebut sebagai mafia minyak,” ujar mereka lagi.
Muhammad Amri Hasibuan, mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) UIN Pekanbaru sekaligus putra asli Padang Lawas, menyuarakan keprihatinannya dan mendesak seluruh pihak berwenang untuk tidak tinggal diam.
Menurut Amri, dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam rantai distribusi BBM harus segera ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum (APH).
Ia menilai, selama ini masyarakat tidak melihat tindakan tegas maupun langkah cepat yang menunjukkan keberanian APH untuk mengusut alur distribusi BBM bersubsidi yang diduga bocor.
Kata dia, Kelangkaan ini bukan peristiwa baru. Sudah berulang kali terjadi, dan masyarakat selalu menjadi korban. Dugaan adanya mafia minyak bukan isu kosong.
” tetapi harus dibuktikan melalui penyidikan serius. APH seharusnya berani menyentuh aktor-aktor kuat yang diduga bermain di balik kelangkaan ini,” tegas Amri.
Selain mempertanyakan sikap APH, Amri juga menilai pemerintah daerah, khususnya Bupati Padang Lawas, belum menunjukkan langkah nyata turun ke lapangan untuk memastikan persoalan ini diatasi secara terbuka.
” Kami tidak melihat keberanian bupati untuk turun langsung, memonitor SPBU, memanggil distributor, ataupun melakukan evaluasi terbuka,” katanya.
Bahkan ujarnya, Pemimpin seharusnya hadir di saat masyarakat kesulitan, bukan hanya pada acara seremonial.
Amri menegaskan bahwa mahasiswa dan pemuda Padang Lawas siap mengawal isu ini melalui jalur konstitusional, advokasi publik, serta gerakan moral apabila tidak ada langkah konkret dari APH dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam waktu dekat.
Ia juga mengingatkan bahwa BBM bersubsidi adalah hak publik, sehingga setiap pihak yang mencoba merampas hak tersebut melalui praktik ilegal harus mendapat sanksi hukum seberat-beratnya.
Disampaikannya, Rilis ini menjadi bentuk desakan moral mahasiswa dan kepemudaan Padang Lawas agar negara hadir dalam penyelesaian persoalan kelangkaan Pertalite dan Solar.
Transparansi distribusi, pengawasan ketat, audit SPBU, serta keberanian pemimpin daerah merupakan kunci untuk menghentikan dugaan permainan yang merugikan masyarakat, Katanya.( Rel/ Dita/Isk)
Admin : Dita Risky Saputri.SKM.
Dina Sukandar
