PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Tokoh Pemuda Kabupaten Mandailing Natal dengan No. WhatsApp 0812664312xx secara tegas, sangat sepakat agar DPRD segera memanggil Bupati Mandailing Natal.
” Melihat kondisi penangan pandemi covid – 19 di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19, Kita sepakat agar DPRD memanggil Bupati, ” ujar tokoh Pemuda Kab. Madina, melalui WhatsApp, Yang dikirim ke Redaksi, Kamis malam(9/4).
Disebutkannya, persoalan penanangan Covid -19 telah mendapat respon yang masih kurang optimal dari berbagai fihak seperti Ketua Fraksi dan Anggota DPRD, Kalangan Partai Politik, Ormas, OKP, Ormawa, Tomas, Toga dan Kalangan Pers serta LSM yang langsung turun cek lokasi.
Disebutkan, Ketidak Optimalan tersebut dapat dilihat dari Posko diperbatasan Sumut dan Sumbar dimana sering dilihat minim APD dan sar pras untuk petugas, petugas yang tidak diberi makan dan fooding, pengaturan Sip yg tidak baik bahkan kadang posko tidak ada petugas medisnya melainkan hanya personil TNI Polri serta masih meminjam tenda atau teratak dari Desa terdekat.
Padahal,anggaran telah dikucurkan melalui Dana TT sehingga alasan klasik selama ini tidak ada anggaran sudah terbantahkan.
Kata dia, Beranjak dari keadaan tersebut beberapa element / fihak telah banyak menyuarakan kepada Pemda dalam hal ini Gugus Tugas baik melalui media online, surat kabar cetak, facebook, tapi terkesan tidak di gubris atau anjing menggonggong kafilah berlalu.
Secara tidak di duga duga Sekda Gozali Pulungan pada media facebook menjawab bahwa dia masih dalam belajar.
Kata dia, Sungguh ironi dimana dalam penanganan Covid 19 yang taruhan nyawa dan berdampak sosial ekonomi serta mendunia ketua tim di Madina masih belajar.
Angin segar hari Kamis 9 April 2020 sedikit berhembus ketelinga masyarakat Madina dimana DPRD Madina dimana melekat hak Budjeting, Legislasi dan Controling melalui Komisi IV memanggil dan melaksanakan RDP dengan Pemda dan Gugus Tugas perihal kesemrautan dan kekurangan penanfanan Covid 19 di Madina
Eeehhhhh alih – alih mendapatkan jawaban, keterangan serta kemantapan penanganan dan langkah kongkrit ke depan, malah kesan kegamangan, ketidak siapan, ketidak mampuan serta mis koordinasi yg justru timbul dan terlihat dari hasil RDP tersebut.
Disebutkannya, Jadi masyarakat menjadi bertambah was- was ,resah akan hal tersebut.
” Beranjak dari situasi dan kondisi tersebut sudah selayaknya sebelum terlambat DPRD Madina yg memiliki ke 3 kewenangan dan mitra pemerintah daerah untuk memanggil Bupati Madina Drs H. Dahlan Hasan Nasution guna pemantapan pelaksanaan percepatan penanganan pandemi covid 19 dan meminta agar langsung mengkomandoi serta turun tangan oll out sebagaimana yang dilakukan Bupati dan Walikota di daerah lain.
Bahkan, katanya, Kita sama sama sama menyadari selain berdampak gangguan kesehatan dan kematian masalah pandemi covid 19 juga dapat berdampak pada sosial ekonomi masyarakat.
” Dimana dari pantauan di sentra2 perekonomian sudah kelihatan damfak ekonomi seperti pasar yang sepi karna daya beli masyarakat menurun,” sebutnya dalam WhatsApp
Kata dia, Himbauan pemerintah untuk Stay at home untuk memutus mata rantai virus covid – 19 juga berdampak ekonomi bagi masyarakat yg tidak mampu.
Terbukti pada benerapa hari yang lalu kelompok betor sudah resah akibat pendapatan berkurang sehingga timbul ide menemui Bupati untuk meminta bantuan.
Bantuan yg diberikan Pemda melalui pemotongan TKD ASN dll juga masih sangat kurang guna mengatasi dampak sosial ekomomi pandemi ini.
Dikatakan, Tim ekonomi Pemda dalam hal ini Ass 2, PU, Pertanian, Ketapang, Perdagangan, Koperasi, Bagian Perekonomian dll juga belum terlihat respon dan antisifasinya tentang gejolak sosial ekonomi.
” Sebelum terlambat dan sebelum terjadi gejolak sosial , DPRD Madina dengan kewenangannya harus segera memanggil Bupati Madina Drs.H.Dahlan HasanNasution,”katanya(Red/WhatsApp)
Admin : iskandar