Dina Sukandar
PEMBLOKIRAN Jalan Lintas Sumatera(Jalinsum) sekarang ini menjadi Trend di Bumi Gordang Sambilan, untuk memprotes kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa(Kades) dalam masalah penggunaan maupun pelaksanaan Dana Desa(DD).
Awalnya, Warga Desa Hutapuli di Kec. Siabu dan Kades akhirnya Mengundurkan diri dibawah tekanan massa yang sudah memblokir Jalan Lintas Sumatera(Jalinsum)
Setelah itu, warga Desa Hutadame Kecamatan Panyabungan Utara, yang sempat membakar Ban dan Pos Kamling ditengah jalan dan warga yang pro Kades dan Aparat Polisi, TNI dan Satpol PP berhasil membuka Blokir jalan dan Camat Panyabungan Utara, langsung pimpin Rapat di Kantor Desa, persoalan selesai.
Setelah itu, warga Desa Aek Libung Kec. Sayur Matinggi Tapanuli Selatan, juga Blokir jalan juga disebabkan pembagian BLT – DD dan dengan sigap Polisi dan TNI berhasil membuka blokir Jalinsum.
Hari ini Senin(29/6) sejak pukul 10.30 Wib hingga sekarang, warga Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara kembali turun ke Jalinsum memblokir jalan, dengan membakar Ban Bekas dan memasang tenda yang hingga saat ini telah hampir tiga(3) jam akses jalan masih diblokir warga.
Masalahnya..? Beberapa waktu lalu warga juga telah protes dan sempat ribut di Gedung Madrasah dan mungkin warga ngak ada dapat jawaban tuntutan mereka, akhirnya turun kembali ke jalan, dengan tuntutan agar Kades dan aparatnya dipecat atau turun.
Informasi yang diperoleh Wartawan, baik dari warga, BPD dan aparat Desa Mompang Julu, protes warga terkait dengan BLT-DD tahun 2020 dimana warga yang seharusnya menerima Rp 600.000.- dibagi Rp 200.000.- dan waktu aksi di Jalinsum terdengar orasi warga di tanda tangani Rp 600.000.- dibagi sebesar Rp 200.000.- sehingga merembet ke BUMDes dan DD sebelumnya.
Padahal, Pembagian BLT-DD tersebut adalah keputusan BPD Desa Mompang Julu yang tindak lanjuti oleh Kepala Desa, bukan keputusan Kepala Desa, tapi hasil musyawarah BPD sebagai Lembaga Perwakilan di Desa.
” Buah Simalah Kama, ” Pribahasa itulah yang cocok disampaikan kepada Kepala Desa(Kades) sekarang ini, karena dijalankannya hasil musyawarah BPD, tapi di protes oleh warga, seperti aksi aksi turun ke jalan saat ini.
Siapa yang salah..? Persoalan Dana Desa lebih dominan kesalahan ada ditangan Inspektorat Mamdailing Natal, yang tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat Desa terkait pelaksanaan DD selama ini ( Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan
