SERI 10 — SORIKMAS MINING DI UJUNG TANDUK: EVALUASI BERUJUNG SANKSI KERAS

Apa yang Berubah dalam 16 Tahun Layak Produksi?

KRIPIS TUNTAS | Gugus Literasi Mandailing Epicentrum

Ada pertanyaan yang semakin sulit dihindari dalam penelusuran perjalanan PT Sorikmas Mining (SMM): jika pada 2010 proyek ini telah memiliki studi kelayakan dan perencanaan tambang yang dinilai memadai oleh mantan orang dalam, mengapa hingga Oktober 2026 kegiatan produksi belum juga dimulai?

Keterangan mantan orang dalam itu masih harus diuji. Namun, dokumen dan pemberitaan publik menunjukkan bahwa perjalanan proyek memang tidak sesederhana menunggu satu rekomendasi pemerintah.

Pada 2017, desain proyek Sihayo mengalami perubahan untuk menekan biaya modal dan biaya operasional. Pada 2020, studi kelayakan memperkirakan kebutuhan pendanaan yang besar dan mencatat bahwa pendanaan tersebut belum terjamin. Pembaruan studi berikutnya kembali mengubah estimasi biaya dan keekonomian proyek.

Fakta-fakta itu tidak membuktikan adanya kesengajaan menunda produksi. Tetapi semuanya memunculkan pertanyaan yang perlu dijawab:

Apakah proyek yang dinilai layak pada 2010 masih merupakan proyek yang sama secara teknis dan ekonomi beberapa tahun kemudian?

Bukan Sekadar Izin

Dalam RDP Oktober 2026, SMM kembali menyebut rekomendasi gubernur terkait akses jalan dan jembatan sebagai salah satu hambatan untuk melanjutkan proses perizinan kawasan hutan.

Hambatan itu perlu ditelusuri sampai ke dokumennya. Kapan permohonan diajukan? Apa tindak lanjut pemerintah? Apakah ada kekurangan dokumen? Dan pekerjaan apa yang sudah dilakukan perusahaan selama menunggu?

Namun, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada birokrasi. Riwayat revisi desain, kesiapan pendanaan, perubahan perizinan, dan keputusan investasi juga harus diperiksa.

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Publik berhak memperoleh penjelasan yang dapat diverifikasi:

1. Apa isi dan status persetujuan studi kelayakan yang disebut telah selesai sekitar 2010?
2. Mengapa desain dan perhitungan keekonomian proyek kemudian berubah?
3. Apakah pendanaan pembangunan telah tersedia dan keputusan investasi telah diambil?
4. Apa status setiap izin yang diperlukan untuk memulai konstruksi?
5. Berapa kemajuan fisik yang benar-benar dapat dibuktikan di lapangan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu membedakan hambatan birokrasi, perubahan kondisi ekonomi proyek, persoalan pendanaan, dan kemungkinan masalah pengambilan keputusan internal.

Sebagai petunjuk, peta ini bisa menjadi patokan untuk menemukan apa yang masih tertutup. Kalau.memang di sana ada kamuplase atau “drakor”, peran ini akan membuka misteri dengan sangat telanjang.

Ada lima jalur pembuktian. Ini dia:

1. Dokumen teknis 2010–2023
Ini adalah kumpulkan dokumen hasil studi kelayakan lama, DFS 2014, revisi 2017, DFS 2020, pembaruan 2022–2023, dan persetujuan pemerintah. Ini akan menggambarkan apa saja yang sudah berubah dan mengapa.

2. Riwayat perizinan
Tim investigasi (DPRD dan Pemkab) dapat meminta daftar perolehan izin sesuai peraturan yang berlaku, perubahan yang diperlukan, status IPPKH, rekomendasi gubernur, serta dokumen yang belum lengkap dan alasan tertundanya.

3. Pendanaan dan keputusan investasi
Telusuri kebutuhan modal terbaru, sumber dana, pinjaman pemegang saham, dan apakah keputusan final investment decision telah diambil.
Dalam keperluan evaluasi ini, dokumen tersebut semestinya dapat dibuka. 

4. Manajemen dan tata kelola
Periksa kronologi pergantian pejabat, struktur pengambilan keputusan, dan bukti jika ada keputusan yang diduga tertahan. Jangan mengasumsikan motif sebelum ada bukti.

5. Verifikasi lapangan
Cocokkan fakta pelaksanaan rencana konstruksi, pembebasan lahan, akses jalan dan jembatan, serta pekerjaan yang benar-benar telah dilakukan dengan dokumen dan jadwal resmi.

Sembari menyelam lebih jauh, biarkan pihak SMM menyaksikan bahwa kamera pemantauan bisa menyusup jauh ke dalam semua yang selama.ini mungkin tertutup.

Amanah Tak Boleh Setengah

Dalam perspektif tawhid Mandailing Epicentrum, kekayaan alam adalah amanah, bukan sekadar aset yang tercatat dalam dokumen perusahaan. Amanah menuntut kejujuran, kepastian tanggung jawab, dan manfaat yang segara dapat dirasakan masyarakat.

SMM perlu menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih menghambatnya. Pemerintah perlu membuka status proses perizinan. DPRD perlu menguji keterangan kedua pihak dengan dokumen dan pemeriksaan lapangan.

Kita tidak sedang menjatuhkan vonis. Kita sedang menagih penjelasan.

Enam belas tahun setelah proyek disebut layak, apa yang berubah? Dan jika ada perubahan, siapa yang dapat menjelaskan kronologinya dengan dokumen yang bisa diperiksa publik?

Di situlah investigasi ini harus berlanjut. (Bersambung ke Seri-11)

[gl-mep]

#tambangemas
#sihayosambung
#kontraktanpabatas
#eksplorasikontruksiproduksi
#rdptinjaulapangan

Lereng bukit camp sambung sihayo,madina penyambungan…
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
Mandailing Epicentrum
Alumni Jakarta
peci management

Admin : Iskandat Hasibuan.SE.

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    Kadis Perdagangan Madina: Rp 5 Milyar/ Tahun, Pasar Baru Panyabungan Kumuh, Tergenang Air, Pedagang Menjerit di Tengah Tuntutan PAD

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online):  Kondisi Pasar Baru Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memprihatinkan. Apalagi Target PAD Rp 5 Milyar / Tahun dari Seluruh Pasar. Pantauan Wartawan, Senin (3/11), jalan utama di dalam…

    Read more

    Continue reading
    SERI 29 DARI 31 — MENGEJA PUZZLE POTENSI PEMUDA DAERAH DALAM PERSPEKTIF JAKARTA, BERCERMIN PADA KASUS MADINA

    “Musda VII KNPI Madina: Ujian Pertama Ada pada Pintu Pencalonan” Kripis Bulan Pemuda || Guguh Literasi Mandailing Epicentrum Musda VII KNPI Mandailing Natal memasuki fase penting. Pendaftaran bakal calon ketua…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses