“Arkeologi” Konflikasi KNPI: Jakarta-Medan-Penyabungan

Kripis Bulan Pemuda || Guguh Literasi Mandailing Epicentrum

Konflik KNPI Madina tidak lahir dalam ruang hampa. Untuk memahami mengapa organisasi kepemudaan ini berulang kali menghadapi persoalan legitimasi, kita perlu menelusuri sejarahnya dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten.

Ini bukan sekadar sejarah pergantian ketua. Ini adalah upaya memahami bagaimana perbedaan kepemimpinan berkembang menjadi persoalan kelembagaan.

Jakarta: Konflik Yang Berulang

Pada 2015, Kongres XIV KNPI di Jayapura melahirkan kepemimpinan Muhammad Rifai Darus. Namun, KLB di Jakarta pada Juni tahun yang sama memilih Fahd El Fouz A. Rafiq. Dua poros kepemimpinan pun berkembang dengan klaim legitimasi masing-masing.

Konflik kembali mengemuka menjelang dan setelah Kongres XV pada 2018. Kongres di Bogor memilih Haris Pertama, sedangkan forum tandingan pada Januari 2019 memilih Noer Fajrieansyah.

Pada awal 2019, pemberitaan bahkan mencatat empat klaim kepengurusan di tingkat pusat. Selain Haris dan Noer, nama Abdul Azis dan Cupli Risman juga muncul dalam dinamika tersebut.

Artinya, dalam satu rentang sejarah, KNPI nasional mengalami beberapa episode perpecahan. Jumlah dan konfigurasi kepengurusan berubah menurut fase, bukan satu dualisme yang terus berlangsung dengan komposisi sama.

Sumatera Utara: Panyabungan Menjadi Arena Kontestasi

Dinamika nasional tersebut berkelindan dengan persoalan di Sumatera Utara.

Musda XIII KNPI Sumut berlangsung di Panyabungan pada 20–22 Februari 2015. Forum di Hotel Rindang mengumumkan Jasrul Lubis sebagai ketua terpilih. Sementara itu, forum lain di Aula Mapolres Madina melahirkan klaim kemenangan Sugiat Santoso.

Persoalan tidak berhenti di situ. Pada September 2015, DPP KNPI yang dipimpin Muhammad Rifai Darus memfasilitasi Musda berikutnya di Medan. Sugiat kemudian terpilih dalam forum tersebut.

Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa dinamika Sumut memiliki jalur dan tahapan tersendiri. Ia tidak bisa sekadar dianggap sebagai salinan konflik Jakarta.

Mandailing Natal: Menyusun Ulang Jejak Kepemimpinan

Catatan pemberitaan memberikan beberapa titik penting dalam sejarah KNPI Madina.

Pada 11 Februari 2015, Mulyadi Nasution dilantik sebagai Ketua DPD KNPI Madina periode 2015–2018 oleh Ketua DPD KNPI Sumut saat itu, H. Ahmad Yasir Ridho Lubis.

Pada Desember 2015, Onggara Lubis terpilih melalui Musyawarah Luar Biasa. Dalam pemberitaan berikutnya, Onggara menyebut dukungan 37 OKP terhadap kepengurusannya.

Selanjutnya, Tan Gozali terpilih secara aklamasi dalam Musda V pada 26 Agustus 2017. Ia menyampaikan harapan untuk menyatukan persepsi organisasi kepemudaan dan OKP di Mandailing Natal.

Pada Musda VI, 3 Juli 2021, Khairil Amri terpilih secara aklamasi. Sebelumnya, Khairil merupakan sekretaris dalam kepengurusan Tan Gozali.

Jejak ini memberikan gambaran tentang beberapa fase kepemimpinan. Namun, belum cukup bukti untuk memastikan hubungan setiap kepengurusan dengan poros DPP atau DPD KNPI Sumut tertentu.

Bahkan, ada satu hal menarik: pelantikan Mulyadi berlangsung hanya sembilan hari sebelum Musda XIII KNPI Sumut yang melahirkan dua klaim kepemimpinan di Panyabungan. Kedekatan waktu dan tempat ini merupakan petunjuk sejarah yang layak ditelusuri, tetapi belum membuktikan hubungan langsung.

Demikian pula kepengurusan Onggara yang lahir setelah dualisme Sumut, serta kepengurusan Tan dan Khairil pada fase berikutnya. Garis hubungan mereka harus diuji melalui SK, surat mandat, berita acara Musda atau Muslub, dan dokumen pelantikan.

Sejarah Tidak Boleh Dibangun Dengan Dugaan

Dalam rekonstruksi ini, kita perlu membedakan tiga hal: siapa yang pernah menjabat, siapa yang mengklaim kepengurusan, dan siapa yang memperoleh pengakuan dari jalur organisasi tertentu.

Ketiganya Tudak Selalu Identik.

Menyebut nama-nama mantan ketua tanpa memahami proses yang melatarbelakanginya hanya akan menghasilkan daftar jabatan. Padahal, yang ingin kita pahami adalah bagaimana konflik terbentuk, diwariskan, dan memengaruhi legitimasi organisasi.

Sejarah KNPI Madina perlu dibuka dengan dokumen, bukan sekadar ingatan. Kesaksian para pelaku penting, tetapi harus dipertemukan dengan bukti organisatoris.

Musda VII memiliki alasan kuat untuk menengok ke belakang. Sebab, organisasi yang tidak memahami sejarah konfliknya berisiko mengulang konflik yang sama dengan nama dan wajah berbeda.

(Bersambung ke Seri 31 dari 31 — Tamat)

Catatan:
1) Hasil eksplorasi AI.
2) Foto: Ilustrasi — AI.

#Musdaknpimadinavii
#pendaftaran
#pengisianformulir
#pengembalian
#kontes8november2026

Mandailing Epicentrum
peci management
Alumni Jakarta
PigiPigi
Malintang Pos

Admin : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda