PELANTIKAN atau pengambilan sumpah jabatan 40 anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang terpilih pada Pemilu 2019 yang lalu dijadwalkan dilaksanakan Senin, 02 September 2019 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Madina.
Paripurnanya dilaksanakan di Gedung Serbaguna, Panyabungan.Pengambilan sumpah direncanakan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah anggota DPRD Madina terpilih.
Sekretaris DPRD Madina, Ikbal Arifin SH melalui Kabag Hukum dan Persidangan, Afrizal SE, mengatakan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji itu sesuai keputusan pimpinan DPRD Madina nomor : 170/19/KPTS/DPRD/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang jadwal rapat pembahasan KUA-PPAS P.APBD T.A 2019, rapat paripurna pembahasan Raperda P.APBD T.A 2019 dan rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Madina, masa jabatan 2019-2024.
Pada agenda paripurna istimewa itu nanti juga akan ditetapkan pimpinan sementara DPRD Madinasekaligus penyerahan palu pimpinan untuk memimpin rapat penetapan pimpinan DPRD defenitif dan pembentukan alat kelengkapan.
Sementara itu, informasi yang dihimpun di gedung DPRD Madina, beberap hari lalu, terdapat dua naman yang diusulkan menjadi pimpinan sementara DPRD Madina usai pelantikan.
Kedua nama itu adalah Erwin Efendi Lubis dari Partai Gerindra dan Harminsyah Batubara dari Partai Demokrat.
Sumber-sumber di Partai Gerindra Madina menyebutkan usulan untuk Erwin Efendi Lubis itu sesuai dengan hasil musyawarah internal di Partai Gerindra mengahsilkan nama Erwin Efendi Lubis.
Partai Gerindra Madina meraih 7 kursi di DPRD Madina pada Pemilu 2019 dan berhak atas kursi ketua DPRD Madina.
Sementara di tubuh Partai Demokrat Madina juga dikabarkan telah muncul persetujuan terhadap Harminsyah Batubara untuk jabatan pimpinan DPRD Madina.
Harminsyah Batubara saat ini adalah ketua DPC Partai Demokrat Madina. Partai ini tampil sebagai pemenang kedua dengan meraih 5 kursi di DPRD Madina dengan pengumpulan suara terbanyak kedua.
Sebelumnya, Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariatan DPRD Madina, Afrizal SE menerangkan, bahwa pihaknya sudah melayangkan surat kepada Partai Gerindra dan Partai Demokrat untuk mengirimkan nama yang diajukan sebagai pimpinan sementara.
“Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pimpinan sementara diambil dari partai pemenang 1 dan 2 yang diusulkan untuk memimpin paripurna alat kelengkapan dan menghantar pimpinan defenitif,” katanya.
Sementara itu, untuk kursi kedua wakil ketua DPRD Madina dipastikan jatuh kepada Partai Golkar Madina, mengingat partai ini juga meraih 5 kursi di DPRD Madina dengan pengumpulan suara terbanyak ketiga.
Nama untuk jabatan wakil ketua DPRD Madina dari Golkar disebut-sebut adalah Erwin Efendi Nasution yang saat ini menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Madina.
Jangan Menjadi Beban Rakyat
Nur.Choiriah. Nasution,S.Sos Via WhatsApp dari Medan, Minggu(1-9) mengharapkan agar
40 anggota DPRD Madina yang akan diambil sumpahnya Senin pagi(2-9) agar jangan menjadi beban rakyat, sebab banyak masyarakat yang “Mengeluh” terhadap kinerja DPRD selama ini, apalagi anggota DPRD Madina Priode 2014- 2019 lebih sering jalan-jala ketimbang menyahuti aspirasi rakyat.
“ Saya yakin 40 anggota DPRD Kab.Madina dipastikan ada yang memang ingin melakukan perubahan, kalau dibandingkan dengan wakil rakyat sebelumnya, memang masih ada wajah lama dan presastinya di tengah-tengah rakyat diragukan, tapi karena banyak uangnya tetap saja dipilih rakyat,” ujar Nur Choiriah Nasution,S.Sos, Minggu(1-9) dari Medan Via WhatsApp nya.
Contoh, kita mengetahui kondisi wilayah Pantai Barat yang belakangan ini Viral diperbincangkan masalah Hutan Mangrove, tentu harusnya DPRD mengambil sikap, bukan dengan langsung menyalahkan Perusahaan Perkebunan Sawit yang ada diwilayah tersebut, tetapi panggil dulu ke DPRD, klarifikasi, tanya warga, tanya pemerintah, tanya peng. usaha, lalu turun sama-sama membuktikannya, jangan kita salahkan langsung.
“ Mendatangkan pengusaha itu sulit, yang mau datang sangat banyak, karena tanah di daerah kita menjanjikan, tetapi kepedulian setiap perusahaan sudah sejauh mana, pernahkah DPRD turun melihat ini langsung, menjadi DPRD itu bukan Bimtek dan mensyahkan APBD saja, lihat dong rakyat langsung, apa manfaat bagi warga kehadiran perusahaan,” ujar Nur Choriah Nasution( Bersambung Terus )
Admin : Siti