Café Maksiat dan Warung Remang-remang Akan Dihentikan

Antisipasi Penyebaran AIDS

PANYABUNGAN (Malintang Pos) : Pendekatan keagamaan dinilai sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menangani penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Madina.

Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan menghentikan kegiatan warung remang-remang dan kedai-kedai malam yang menyediakan wanita penghibur, sehingga kedepannya Madina bisa sesuai dengan sebutannya Serambi Mekah dengan perilaku manusiawi.

Ada kemajuan-kemajuan pada setiap daerah biasanya diiringi oleh prilaku  yang tidak menentu terutama banyaknya tempat-tempat hiburan yang ujung-ujungnya akan membawa masyarakat terlibat dalam prilaku sex bebas.

“Untuk mengantisipasi penyebaran virus HIV/AIDS di Madina tidak ada jalan lain adalah dengan menghentikan kegiatan warung remang-remang dan kedai yang menyediakan wanita penghibur malam,” kata Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution di Panyabungan, pekan lalu.

Ia mengatakan, mengingat salah satu penyebab menular penyakit  tersebut kepada manusia disebabkan oleh hubungan seksual bebas. Untuk itu, Pemda dalam pengantisipasiannya akan melakukan pencabutan perizinan bagi usaha-usaha hiburan bila melakukan pelanggaran.Selain itu peranan orang tua dan para ulama juga sangat diharapkan dalam pencegahannya.

Para orang tua diharapkan agar memonitor pergaulan anaknya di lingkungan pergaulan agar nantinya tidak sampai terpengaruh dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas.Sedangkan para ulama melalui MUI diprogramkan melakukan pengajian-pengajian dua kali setiap bulannya kepada masyarakat.

Dikatakan Bupati, mengingat Madina mempunyai peta potensi yakni potensi keagamaan dan potensi kejelekan, untuk itu kedua peta potensi ini harus didatangi dan diselesaikan dengan segera.

Dimana untuk potensi keagamaan adalah adanya potensi Hafiz-hafiz Alquran harus dikembangkan karena nantinya akan mengangkat harkat dan martabat Madina. Sedangkan untuk potensi kejelakan harus didatangi dan diselesaikan dengan segera sehingga tidak berjangkit ke daerah-daerah lain. (ant)

Jalur Jembatan Merah-Batang Natal Penuh Tumpukan Longsor

Longsor di jalur Jembatan Merah-Batang Natal pada hari Senin pekan lalu

PANYABUNGAN (Malintang Pos) : tingginya intensitas hujan dalam beberapa minggu terakhir ini sehingga jalan lintas Jembatan Merah Batang Natal di beberapa titik menagalami longsor utamanya Jembatan Merah Kecamatan Panyabungan Selatan sampai perbatasan Kecamatan Batang Natal yaitu putusan.

Yang paling memprihatinkan tepatnya pada hari Senin 28 November 2016 lalu longsor di wilayah putusan sekitar jam 3 sore para warga penumpang angkutan umum maupun yang memakai kendaraan pribadi sangat kesal di sebabkan pelayanan Dinas PU Provinsi sangat lambat yang akhirnya terjadi antrian mencapai 16 jam.

“Padahal jalan provinsi tersebut sudah bisa dirata-ratakan 3 menit kendaraan melewati jalan tersebut mulai dari kendaraan roda dua sampai roda sepuluh,” ujar Sukun Lubis kepada Malintang Pos baru-baru ini.

Warga Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal maupun Kecamatan Batang Natal sangat berharap kepada Dinas PU jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara dapat mensiapkan alat berat di wilayah rawan longsor tersebut.

“Mengingat kondisi saat ini musim penghujan seharusnya dinas terkait menyediakan satu alat berat pada jalan lintas Jembatan Merah Batang Natal,” harapnya. (mhn)

Pembangun Tembok Penahan Di Simpang Talap Mulai Rampung

Sekcam Ranto Baek di bangunan tembok penahan Desa Simpang Talap

SIMPANG TALAP (Malintang Pos) : Desa Simpang Talap Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal yang jumlah KK nya mencapai 98 merupakan salah satu Desa yang bekas dihantam oleh banjir pada tahun 2010 yang lalu yang menhanyutkan belasan rumah warga.

Untuk mengatisipasi luaapan sungai masuk ke permukiman, warga Desa Simpang Talap menyepakati Dana Desa (DD) mereka dibangunkan untuk tembok penahan, mencapai 400 Cm dalam dua tahun ADD mereka, dimana pekerjaannya sekarang ini sudah mulai rampung.

Kepala Desa Simpang Talap Salamat Hasibuan yang dijumpai Malintang Pos baru baru ini mengatakan bahwa pembangunan tembok penahan untuk antisipasi luapan air sungai saat ini sudah mencapai 99% yang mana kegiatan tersebut di laksanakan bertahap mulai dari 2015 sampai 2016 ini.

“Dana pembangunan tembok penahan air sungai ini bersumber dari Dana Desa sejak Tahun 2015 hingga 2016 ini, dimana selain untuk tembok penahan luapan sungai sepanjang 250 meter juga dipergunakan untuk pembuatan rabat beton kesarana pertanian sepanjang 375 meter dengan lebar 2 meter,” jelasnya.

Ditempat terpisah ketika Malintang Pos meminta komentar Sekcam Kecamatan Ranto Baek Sori Pada Mulia,S.Sos.MM tentang penggunaan Dana Desa Simpang Talap dia mengatakan pembangunan tembok penahan Desa Simpang Talap sangat lah wajar karena Sungai Aek Simpang Talap sering meluap.

“Akan tetapi sesuai pemantauan kami masih kurang hampir sepanjang 50 meter lagi dimana, harusnya ada dua aitem pekerjaan satu tembok penahan dan pemasangan cor beton dinding suangi agar badan jalan menuju empat desa tidak terus terkikis.

Sekcam menambahkan kami beserta camat nantinya akan berkoordinasi dengan dinas terkait supaya tahun anggaran 2017 nanti dapat di bantu untuk pembangunan tembok penahan serta cor beton dinding sungai. (mhn)

Warga Ranto Panjang Serahkan Lahan Untuk Pembangunan SMP

Lahan-persiapan-pertapakan-SMP-4-Ranto-Baek-yang-dihibahkan-masyarakat-Desa-Ranto-Panjang

RANTO BAEK (Malintang Pos) : Demi untuk meningkatkan pendidikan tingkat SLTP di Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Madina warga Desa Ranto menghibahkan lahan pertapakan seluas kurang lebih satu hektar kepada Pemda Madina Cq Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Ranto Panjang Karimuddin Nasution Kepada Malintang Pos baru-baru ini, dimana dia mengatakan bahwa penyerahan lahan pertapakan untuk pembangunan gedung sekolah setingkat SMP tersebut merupan hal yang wajar kalau mau pendidikan meningkat di salah satu wilayah.

‘Hal yang sangat wajar kami menyerahkan lahan tersebut kepada Dinas Pendidikan kabupaen Mandailing Natal, mengingat jarak tempuh menuju Ibu Kota Kecamatan yaitu Desa Manisak mencapai 17 Km dan kebutuhan untuk membangun SLTP adalah untuk empat desa yaitu Desa Gunung Godang, Desa simpang Nunur, Desa Ranto Panjang, dan Desa Gonting,” katanya.

Di tempat terpisah, Nasaruddin Lubis, S.Pd KUPT Dinas Pendidikan Ranto Baek kepada Malintang Pos mengatakan bahwa pihaknya sangat berterimakasih kepada masyarakat Desa Ranto Panjang yang telah menyerahkan lahan untuk pembangunan gedus SLTP.

“Sebagai jajaran pendidikan kecamatan kami sangat berbangga hati atas inisiatif Kepala Desa Ranto Panjang beserta warganya atas penyerahan lahan tersebut mudah-mudahan tahun 2017 nantinya Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal serta Dinas Pendidikan mengabulkan pembangunan SMP tersebut,” harapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMP satu Ranto Baek Drs.Saiful Bahri, mudah-mudahan pembangunan SMP di Ranto Panjang terkabul agar keinginan warga empat desa terjawab.

“Kami sangat berharap kepada Dinas Pendidikan mengabulkannya apalagi lahan utuk persiapan pembangunan SPM 4 Ranto Baek telah di survey oleh jajaran dinas Pendidikan pada rabu 13 Nopember 2016 yang lalu,” katanya. (mhn)

Sungai Batang Natal Hantam Beberapa Beram Jalan

Bekas longsor dan tiang PLN yang roboh akibat luapan Sungai Batang Natal pekan lalu di Kelurahan Muara Soma

BATANG NATAL (Malintang Pos) : Akibat hujan deras pada minggu lalu sungai Batang Natal meluap dan sungi tersebut mengancam beberpa rumah warga. Seperti di Desa Aek Nangali, Desa Bangkelang dan beberapa desa lainnya begitu juga dengan beberapa beram jalan banyak yang ambruk dan sangat butuh perhatian serius dari dinas jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara.

Seperti beram jalan di Desa Aek Nangali, Kase Rao-Rao dan di Kelurahan Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Yang paling memprihatinkan beran jalan di Kelurahan Maura Soma, runtuhnya beram jalan tersebut diduga akibat pemasangan baronjong yang memperkecil bantaran sungai, sehingga beram jalan longsor ditambah lagi tiga tiang PLN roboh.

Menurut keterangan beberapa warga kepada Malintang Pos selama ini beram jalan tersebut tidak pernah terganggu walaupun sungai meluap.

“Jadi, di duga longsornya berem jalan tersebut terjadi akibat pemasangan beronjong yang menyebabkan Daerah Aliran Sungai (DAS) mengecil,” ujar salah seorang warga di Desa tersbut.

Harusnya dinas manapun yang membangun baronjong tersebut maunya punya hitung-hitungan apakah bangunan tersebut menguntungkan atau merugikan.

“Seharusnya sebelum dilaksanakan pembangunan bronjong di DAS tersebut dinas terkait terlebih dahulu mempertimbangkan penyempitan DAS tersebut,” katanya. (Tim)

Danrem 023/KS Silaturrahmi ke Yayasan Pondok Pesantren Al-Islah

Danrem-023KS-Richard-TH-Tampubolon-ketika-menyerahkan-bantuan-secara-simbolis-kepada-Ketua-yayasan-Pondok-Pesantren-Al-Islah

SIBOLGA (Malintang Pos) : Danrem 023/KS Kolonel Inf Richart Tampubolon SH.MM  didampingi Kabintal Korem 023/KS Kapten Arm Idris dan Kapenrem 023/KS Mayor Arm Ojak simarmata  melaksanakan silaturahmi kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah   bersama para Santri dan Santri Wati bertempat di Pondok Pesantren Al-Islah Jln. Sibolga – P.sidempuan  Ds  Aldion Perancis Kecamatan Pinang Sori, Kamis, (01/12)

Dalam kesempatan tersebut Danrem 023/KS  menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan   untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antara Prajurit Korem 023/KS  dan masyarakat khususnya para Santri dan Santri Wati yang berada di Pondok Pesantren Al-Islah.

Danrem 023/KS juga mengajak para Santri dan Santri Wati agar rajin  belajar sehingga bias menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan ilmu  yang didapat  untuk membangun Negara kita ini.

Kegiatan silaturahmi Danrem 023/KS memberikan bantuan Sembako beras, Gula Pasir, Mie Instan dan  Minyak Goreng, .

Ketua yayasan Pondok Pesantren Al-Islah Bapak Ustad Candra Pasaribu mengucapkan terimakasih banyak dan bangga terhadap Danrem 023/KS , karena telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dan melihat secara langsung serta bersilaturahmi dengan para Santri dan Santri Wati di Pondok Pesantren Al-Islah.

Turut hadir dalam silaturahmi tersebut Danramil 04. Kapten Inf Pardede, perwakilan dari Polsek pinangsori dan Sekcam pinagsori mewakili Camat pinagsori. (pul)

Aparatur Harus Paham Konsep LKPJ dan LPPD

SIDIMPUAN (Malintang Pos) : Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus membuat suatu acuan dan perencanaan sebagai dasar kegiatan dan untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi. Dalam menyusun program dan kegiatan SKPD, harus mengaju pada RPJM yang telah disahkan DPRD sehingga setiap kegiatan memiliki arah dan target pencapaian yang jelas. Demikian di sampaikan Walikota P.Sidimpuan yang di Wakili Asisten I Pemko P.Sidimpuan, Marjoni saat membuka Bimbingan Tekhnis  Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2016 yang di ikuti seluruh SKPD Pemko P.Sidimpuan, Kamis (1/12) di Aula MAN 2 P.Sidimpuan.

Marjoni menjelaskan, dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah daerah tentang konsep dan kebijakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur pemerintah daerah dalam hal menyusun LPPD dan LKPJ pemerintah Daerah.

“Maka Pemko P.Sidimpuan  menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),” katanya.

Kabag Tapem Pemko P.Sidimpuan, Syafaruddin Harahap,S.Sos selaku penyelenggara Bimtek mengatakan, Kami berharap bahwa setiap institusi di daerah ini setelah mengikuti kegiatan dimaksud dapat tercipta sinkronisasi antar institusi atau SKPD.

“Melalui kegiatan ini juga, diharapkan dapat meningkatkan komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaran, untuk mencapai kinerja yang optimal dan melakukan pembenahan, agar data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan LPPD dapat terpenuhi ” Ujarnya.

Narasumber pada kegiatan tersebut yakni Sekretaris Bapeda P.Sidimpuan,Asmar Hidayat,STTP dan Biro Otda dan Kerja Sama Seretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Drs. Basarin.Y. Tanjung,M.Si.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (LPPD) kepada Masyarakat, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Salah satu tujuan penyusunan LKPJ adalah mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu. LKPJ Akhir Tahun Anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi.

Pada tiap sesi Bimtek yang berlangsung satu hari ini, di lakukan dialog antar peserta dengan narasumber untuk lebih mendalami pemahaman tentang aturan khususnya Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan muatan yang terdapat pada UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (ans)

Ada 8.112 Penderita HIV-AIDS di Sumut

MEDAN (Malintang Pos) : Jumlah Penderita HIV dan AIDS di Sumatera Utara sejak Januari 2009 hingga September 2016, mencapai 8.112 orang. Perinciannya, 3.301 penderita HIV dan 4.811 penderita AIDS.

Proyek Manager Global Fund Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Andi Ilham Lubis, Rabu (30/11) mengatakan, dari jumlah itu, sebanyak 7.852 merupakan warga Sumatera Utara dan 260 merupakan warga luar Sumatera Utara.

Andi menjelaskan, dari 3.301 penderita HIV itu dilihat dari jenis kelamin, 2.474 laki-laki dan 827 perempuan. Dilihat dari usia, 1.325 berusia 30-39 tahun, 1.199 berusia 19-29 tahun, 529 berusia 40-49 tahun, 114 berusia di atas 50 tahun, 51 berusia 10-18 tahun, 45 berusia 1-4 tahun dan 10 berusia di bawah 10 tahun.

Dari penderita AIDS, 3.756 adalah laki-laki dan 1055 perempuan. Untuk usia penderita AIDS, disebut Andi, 1935 berusia 30-39 tahun, 2037 berusia 19-29 tahun, 549 berusia 40-49 tahun, 186 berusia di atas 50 tahun, 65 berusia 10-18 tahun, 21 berusia 1-4 tahun, 16 berusia 5-9 tahun dan 2 berusia di bawah 1 tahun.

“ Untuk yang telah meninggal, belum ada jumlah pastinya. Namus sekitar 800 lebih. Memang biasanya tidak terdata, karena sering tidak dilaporkan keluarga yang bersangkutan, “ ujar Andi.

Disinggung soal faktor, Andi menyebut jika Heteroseksual paling tinggi menjadi faktor terkena HIV dan AIDS dengan jumlah 6394. Selanjutnya, disebut Andi adalah faktor Intra Drug User berjumlah 1153, Hetero&IDUs berjumlah 141, Homo Seksual berjumlah 130, Perianatal berjumlah 107, Transfusi Darah berjumlah 78, Ibu Rumah Tangga berjumlah 55, Biseksual berjumlah 48 dan lain-lain berjumlah 6 orang.

Andi menambahkan, penanggulangan HIV/AIDS bisa dilakukan dengan adanya komitmen dari pemangku kepentingan di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dengan tidak dijalankannya implementasi penanggulangan HIV/AIDS di daerah, disebut Andi kasus ODHA akan terus meningkat. “ Program apa yang bisa dilakukan kabupaten/kota. Promosi dan pencegahan biayanya lebih murah dari pada menunggu orang sakit melakukan pengobatan. Jadi kalau sudah disosialisasikan di masyarakat, maka konseling dan testing lebih mudah,” ucapnya.

Tak hanya itu, kabupaten /kota juga harus melatih kader-kader desa untuk menyampaikan informasi ke masyarakat serta melakukan pendekatan agar masyarakat mau diajak untuk menjalani tes. Dengan begitu, disebut Andi jika kasus cepat ditemukan sehingga penularan HIV/AIDS bisa dicegah lebih dini. (ain/mt/jpnn)

BPBD Latih Relawan Desa Tangguh Bencana

Puluhan-Anggota-Relawan-Desa-Tangguh-Bencana-Pemkab-Palas-tahun-2016-berfhoto-bersama-usai-pelatihan-oleh-BPBD-Palas-untuk-meningkatkan-kemampuannya

PALAS (Malintang Pos) : Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas) melalui Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) menggelar pelatihan Relawan Desa dalam Rangka Fasilitasi pemberdayaan ketangguhan masyarakat, bertempat di Aula Hotel Barumun Sibuhuan, Senin (28/11).

Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada Anggota Relawan Desa Tangguh Bencana di Desa Hapung Kecamatan Sosa dan Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas (Palas), yang pelaksanaannya sejak Senin (28/11) hingga hari Jum’at (2/12)

Diharapkan melalui pelatihan para Anggota Relawan Desa Tangguh Bencana mampu mengaplikasikan dan menyalurkannya di masyarakat, sehingga apabila bencana tersebut terjadi dapat diminimalisir dampaknya serta cepat dalam masa pemulihannya,” sebut Sekretaris BPBD Palas, Jusri Hatta Halomoan, didampingi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ali Aceh, kepada wartawan, Senin (28/11).

Dikatakannya, ada sebanyak 60 orang relawan yang dilatih pada kegiatan ini, yaitu 30 orang anggota relawan dari Desa Hapung dan 30 orang relawan dari Desa Hulim, Kecamatan Sosa. “Dipilihnya relawan Desa Tangguh Bencana dari kedua desa ini, karena memang kedua desa ini dinilai rawan terjadi bencana, seperti bencana banjir dan longsor,” terangnya.

Sementara itu, Asisten 1 Pemkab Palas, GT Hamonangan Daulay menyatakan, Kabupaten Palas termasuk daerah rawan bencana, terutama pada musim hujan ini longsor dan banjir berpotensi besar terjadi, mengingat kondisi alam Palas dialiri sungai-sungai besar dan berbukit-bukit.

“Masyarakat kita juga masih banyak yang berdomisili di daerah tersebut, sehingga berpotensi terkena dampak bencana alam yang dapat merugikan masyarakat dalam berbagai aspek,” katanya.

“Dalam upaya penanggulangan bencana memerlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun media massa memiliki peran strategis,” tegasnya.

Mengingat korban terbesar dari bencana dan yang pertama-tama menghadapi bencana adalah masyarakat itu sendiri, lanjutnya, maka Pemkab Palas perlu mengadakan pelatihan peningkatan Relawan Desa Tangguh Bencana sesuai dengan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat Palas.

“Anggota Relawan Desa Tangguh Bencana diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mengidentifikasi gejala psikososial korban bencana sebagai dasar pengkajian kebutuhan pasca terjadinya bencana,” pungkasnya. (kad)