Kategori: Pekan Baru

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Setelah Viral, akhirnya Biaya Persalinan Nur Habibah warga Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal, yang Tertahan di RS.Permata Madina Bersama Bayinya hampir 10 Hari, karena tidak mampu Membayar sekitar Rp 12.000.000.-

Akhirnya, Calon Wakil Bupati Madina No.Urut 1(Satu) H.Muhammad Ichwan Husein Nasution, datang langsung Ke – RSU.Permata Madina, untuk Membayar semua biaya Persalinannya.

” Terimakasih Pak.Ichwan Calon Wakil Bupati Madina No.Urut : 1( Satu) yang telah mau membantu kami, jasanya akan kami ingat selamanya,” Ujar Ismar Efendi ( Suami Nurhabibah Red) kepada Wartawan, Rabu malam(2/10) di RSU.Permata Madina dengan linangan airmata.

Kata dia, dia dan istri serta keluarga sudah kesana kemari minta tolong dan setelah Wartawan memberitakannya, muncul pk.Ichwan Calon Wakil Bupati Madina No.Urut.1(Satu) untuk membantu kami.

” Terimakasih Wartawan, terimakasih Pak.Harun – Ichwan Calon Bupati/Wakil Bupati Madina No.Urut : 1( Satu) yang membantu kami,” ujarnya dengan linangan airmata karena terharu.

Sebelumnya, Seorang ibu dan bayinya tertahan di rumah sakit karena tak bisa melunasi biaya operasi caesar.

Perempuan bernama Nur Habibah (33) tak bisa pulang dari dari rumah sakit permata madina.

Nur Habibah merupakan warga kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, ia masih berada di rumah sakit bersama bayi laki-laki yang dilahirkannya pada (23/9/2024)

“Ini sudah masuk hari ke sepuluh, tidak bisa pulang karena biayanya tak bisa kami lunasi, “ujarnya kepada awak media, Rabu (2/10/2024)

Nur Habibah menerangkan, seharusnya tiga hari setelah operasi kami sudah pulang, namun, hingga saat ini, dia masih tertahan di rumah sakit karena belum bisa melunasi biaya administrasi.

“Biaya persalinannya sekitar 12 juta, sementara kami tak punya uang. Saya pasien umum, BPJS nunggak, surat keterangan miskin dari desa sudah ada, “ujarnya.

Sementara, suami pasien, Ismar Efendi (45) mengatakan, saat berangkat dari kampung mereka menggunakan ambulans dan di dampingi bidan ke Rumah Sakit Permata Madina untuk menjalani operasi caesar.

“Akhirnya tanggal 23 September 2024 anak laki-laki kami lahir dengan selamat, tapi kini kami tertahan sudah sepuluh hari karena tak punya uang untuk membayar biaya operasi, “ungkapnya.

Menurutnya, pasca melahirkan, sejak hari itu mereka tertahan, dan untuk melewati itu mereka kebingungan bagaimana untuk menutupi biaya dan memenuhi kebutuhan makan selama tertahan di rumah sakit.

“Saya hanya petani, memang kami sudah punya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, BPJS istri saya nunggak, “ujarnya.

“Kami tidak tau lagi mau mengadu dan minta tolong kepada siapa, kami tak punya uang untuk membayar biaya sebesar itu, “ujar keluarga yang kurang mampu ini.

Ibu Nur Habibah (33) warga Kelurahan Tapus tertahan di RS Permata Madina.
Diketahui, pihak keluarga dan sejumlah rekan wartawan sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak rumah sakit untuk mencari solusi terkait ibu dan bayinya yang sudah sembilan hari di rumah sakit tersebut.

Sesuai dengan surat perjanjian, tagihan bayaran pasien sekitar 16 juta, namun pasien minta keringanan, dan akhirnya pihak rumah sakit bantu keringanan dengan total biaya yang harus dibayar pasien Rp 11.884.076. (Has/Red/Dita).

Admin : Dita Risky Saputri.SKM.

 

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Advocat dan Praktisi Hukum Tabagsel H.M.Ridwan Rangkuty.SH.MH, Mengutarakan untuk menghindari Konplik Kepentingan, Koordinator Divisi Hukum SAHATA Harus Mundur sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Mandailing Natal.

” Saya pikir untuk menghindari Konplik Kepentingan, Koordinator Divisi Hukum SAHATA Harus Mundur sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Mandailing Natal,” Ujar Praktisi Hukum Tabagsel H.M.Ridwan Rangkuty.SH.MH, Senin(30/9) Via WhatsApp Ke – Redaksi Media PT.Malintang Pos Group.

Kata Rangkuty, Kordinator Divisi Hukum Tim Pemenangan SAHATA sdr.Dr.Adi Mansar Lubis, SH.MH yang masih menjadi Kuasa Hukum tetap Pemkab Madina, yang dibiayai dari APBD Madina, harus memilih menjadi Tim Hukum Pasangan SAHATA atau Kuasa Hukum Pemkab Madina

” karena kedua posisi tersebut berbeda kepentingan, satu sisi sebagai Kordinator Divisi Hukum Tim Pemenangan SAHATA harus membela kepentingan HUKUM Paslon SAHATA, disisi lain sebagai Kuasa Hukum Pemkab Madina harus membela kepentingan hukum Pemkab Madina,” Ujar Rangkuty.

Sementara Calon Wakil Bupati pasangan SAHATA Atika Utammi masih menjabat sebagai Wakil Bupati Madina, walaupun dalam status cuti, jika ada permasalahan hukum Pemkab Madina, dalam proses Pilkada Madina misalnya keterlibatan ASN dalam kampanye, penggunaan fasilitas milik Pemkab Madina oleh Paslon SAHATA lantas dimana posisi sdr.Adi Mansar Lubis sebagai Kordinator Divisi Hukum Tim Pemenangan SAHATA

” akan terjadi Konflik Kepentingan Hukum yang akan dijalankan oleh sdr.Adi Mansar Lubis, jika dianggap tidak ada konflik kepentingan hukum maka diduga keras ditariknya sdr.Adi Mansar Lubis sebagai Kordinator Divisi Hukum Pasangan SAHATA ada misi khusus untuk kepentingan Paslon SAHATA”  katanya.

Disebutkannya,yang bersangkutan dengan ASN dan pasilitas milik Pemkab Madina.

Bupati Madina harus memberikan pilihan kepada sdr.Adi Mansar Lubis, tetap menjadi Kuasa Hukum Pemkab Madina atau mundur jika tetap menjadi Kordinator Divisi Hukum Pasangan SAHATA

Kata dia, jika masalah ini dibiarkan Bupati Madina maka diduga keras Bupati Madina tidak netral termasuk jajaran pemerintahan Pemkab Madina.

” Adi Mansar Lubis harus legowo memilih tetap Kordinator Divisi Hukum Pasangan SAHATA atau tetap menjadi Kuasa Hukum Pemkab Madina,” ujarnya.

Saya tidak ada tendensius apa apa dalam masalah ini, sebagai advokat Putra Asli Panyabungan Saya tidak menginginkan ada oknum oknum yang secara nyata mencederai demokrasi dalam Pilkada Madina, ujar H.M.Ridwan Rangkuty( Rel/Isk)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.