Meninjau Dana Desa Panyabungan(1) , Anggaran DD Aek Banir dan Sipaga-paga Diduga “Mark Up”
KEBIJAKAN pemerintah Indonesia menempatkan daerah sebagai objek pembangunan dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan yuridis pengembangan otonomi…
Read more
Hari Kebebasan Pers Sedunia: Ketum SMSI Firdaus Tegaskan, Mendirikan Perusahaan Pers Adalah Hak Asasi
” Pers Kontekstual “
Pemkab Madina Terima 500 Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Bupati Minta Perusahaan Proaktif
Kehadiran CV.Sumber Batu Menunjukkan Tren Positif Untuk Pengembangan Olahraga di Madina
Konsultasi Izin Lingkungan Menuju IPR, Warga Sali Baru Kec.MBG Temui Kadis Perindag ESDM Sumut
Acara Perpisahan Kelas XII di MAN 5 Batang Natal Penuh Haru
Pemkab Madina Bersama UMA Teken MoU dan MoA Budidaya Pisang Kepok
Bupati Madina Sebut Pembersihan Sedimen di Lahan Pertanian Desa Sayurmatua Dimulai Pekan Ini
Kepala UPTD Wilayah I Stabat Apresiasi Pemilik Lahan Kembalikan Kawasan Hutan Lindung Kepada Pemerintah
Wabup Atika Terima Kedatangan JCH Madina di Asrama Haji Medan







































































































