Kategori: Jakarta

JAKARTA(Malintangpos Online) : Prosesi pemakaman Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo (PEW) berjalan khusyuk dan khidmat, Minggu (14/6) siang.

PEW dimakamkan tepat di sebelah makam kakak tercintanya, Almarhumah Ani Yudhoyono di TMP Kalibata, Jakarta Selatan.

Prosesi pemakaman dilakukan dalam upacara militer dipimpin Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa selaku inspektur upacara. Dalam prosesi tersebut, Andika turut didampingi oleh mantan-mantan Kasad dari masa ke masa.

Mewakili pihak keluarga, Letjen TNI (Purn) Erwin Sudjono, kakak ipar PEW memberikan sambutan pada upacara pemakaman.

“Kepergian beliau sangat mengagetkan kita semua. Tadi malam, saya dan keluarga sedang melaksanakan makan malam, saat istri saya tiba-tiba menerima telepon dari istri almarhum.
Ibu Kiki Edhie Wibowo menyampaikan kabar bahwa almarhum jatuh sakit di Cipanas, Jawa Barat.

Ketika kami semua tengah mengupayakan evakuasi almarhum ke RSPAD Gatot Subroto, dan memberikan optimisme atas kesembuhan almarhum, namun Tuhan Yang Maha Besar berkehendak lain.

Lima belas menit kemudian, kami mendengar kabar berikutnya, Tuhan telah memanggil Almarhum kembali ke pangkuan-Nya,” terang Erwin.

“Sebagai prajurit, Edhie juga adalah prajurit yang profesional. Ketika masa Pilpres tahun 2004, almarhum berdinas sebagai Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Saat itu, beliau menunjukkan loyalitasnya yang paripurna kepada Presiden, meskipun kakak iparnya, juga tengah mengikuti kontestasi pemilihan Presiden. Edhie tetap berdinas dengan baik dan tidak pernah membawa persoalan politik kepada keluarga. Sebagai prajurit, garis politiknya jelas; Politik Negara,” lanjut Erwin.

Usai pemakaman, kepada wartawan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang sosok pamannya yang penyayang.

“Kami mengenang beliau semasa hidupnya sebagai sosok yang menyayangi keluarganya. Sebagai prajurit TNI, beliau meniti karier dari bawah hingga puncak sebagai seorang Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Beliau berdinas lama di Kopassus sampai dengan menjadi Danjen Kopassus, kemudian menjadi Panglima Kostrad dan sampai dengan Kepala Staf Angkatan Darat,” ujar AHY didampingi istrinya Annisa Larasati Pohan, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY), dan Aliya Rajasa.

AHY meneruskan bahwa PEW adalah sosok perwira yang sangat profesional yang juga dicintai dan mencintai para prajuritnya.

“Itu yang dikenang oleh banyak pihak, dan tentu prestasi beliau sangat banyak dan ketika menjadi Kasad, beliau adalah tokoh yang memodernisasi Angkatan Darat melalui Alutsista yang modern dan memang sangat dibutuhkan TNI Angkatan Darat ketika itu,” jelas AHY.

Selain kariernya di TNI, AHY juga turut mengapresiasi kontribusi yang diberikan PEW terhadap Partai Demokrat.

“Kami juga sangat mengenang segala jasa dan kerja keras beliau, terutama lima tahun terakhir di Partai Demokrat. Beliau sangat memberikan warna sekaligus juga membangun semangat dan perjuangan bagi para kader di seluruh Indonesia,” kata AHY.

Turut menghadiri upacara pemakaman ini diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Syarief Hasan, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetio, dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia tahun 2009-2014 Hatta Rajasa. (adw/csa)

*Ossy Dermawan*
*Kepala Badan Komunikasi Strategis*
*DPP Partai Demokrat*
081314889889

JAKARTA(Malintangpos Online): Manuver politik yang dilakukan Subur Sembiring mengundang kemarahan kader Partai Demokrat se-Indonesia.

Pada hari ini, Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat se-DKI Jakarta mengajukan usulan pemecatan terhadap Subur Sembiring karena telah mencemarkan nama baik Partai Demokrat. Hal ini secara resmi disampaikan di Taman Politik, Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat, Kamis (11/6) pagi.

“Kami Dewan Pimpinan Anak Cabang DPD Partai Demokrat se-DKI Jakarta meminta agar DPP Partai Demokrat memberikan sanksi keras kepada Saudara Subur Sembiring,” ujar Benny Ariefuddin selaku Ketua PAC Pademangan, Jakarta Utara yang mewakili seluruh Dewan PAC DKI Jakarta.

Benny meneruskan, bahwa Subur telah melakukan tindakan pencemaran nama baik Partai Demokrat dan terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat 2020-2025 yang telah disahkan oleh Keputusan Menkumham nomor N.HH.09.AH.11-01 tanggal 18 Mei 2020. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran kode etik, pakta integritas dan peraturan organisasi. Termasuk tindakan melakukan perbuatan dan merusak nama baik Partai.

Selain itu, Subur juga dianggap telah melanggar kode etik Partai Demokrat pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kader dilarang melakukan perilaku dan ucapan yang melanggar AD ART serta perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai dan dalam kepengurusan partai.

Surat ini kemudian secara langsung diterima oleh Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang didampingi oleh Sekretaris Wanhor Partai Demokrat Partoyo. Dalam penerimaannya, Hinca menyebutkan, adalah tugas Dewan Kehormatan untuk menjaga integritas rumah besar Partai Demokrat. “Selain apa yang disampaikan teman-teman, kami juga menerima laporan dari hampir seluruh kader di Indonesia. Oleh karena itu izinkan kami menjalankan amanah ini untuk memproses apa yang teman-teman sampaikan ke dewan,” jelas Hinca.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang terpisah, para perwakilan PAC juga telah menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pernyataan yang diberikan Subur. “Kami sebagai kader Partai Demokrat merasa terdzolimi dan tersakiti dari statement Pak Subur. Kami merasa apa yang beliau sampaikan tidak benar dan hanya mengacak partai kita,” seru Yunita selaku Sekretaris PAC Pasar Rebo, Jakarta Timur. “Kami meminta Ketum untuk menindaklanjuti hal tersebut dan memberikan sanksi tegas, dan melepas dia dari kader partai,” lanjutnya.

Ada pula Eko Yuli Suryanto, mewakili PAC Matraman, Jakarta Timur yang menyuarakan pendapatnya. “Kami tidak setuju dengan pernyataan Pak Subur, dan kami akan setia mengawal dan mendukung Mas AHY,” kata Eko.

Selain itu, Sekjen Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat H. Akbar Yahya Yogerasi menyampaikan usulan serupa kepada DPP Partai Demokrat agar mempertimbangkan keberadaan Sdr. Subur Sembiring selaku kader Partai Demokrat Pemegang KTA sehingga tertib konstitusi dapat berjalan di internal Partai Demokrat( Fb Ossy/Isk)

Admin : Iskandar Hasibuan

JAKARTA(Malintangpos Online): Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu wilayah di Indonesia yang terakhir terdampak virus Covid-19. Sejak pertama kali diumumkannya kasus Covid-19 di wilayah itu, Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore (Jeriko), bergerak cepat menanggulangi wabah. Ini mengingat Kota Kupang adalah wilayah perlintasan ke wilayah-wilayah lain di NTT. Dalam video conference, Selasa (9/6) siang, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi kerja cepat Wali Kota Jeriko yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTT menenangkan warga yang panik akibat wabah Covid-19.

“Sebetulnya sudah cukup lama saya rencanakan untuk bisa menyapa secara langsung Pak Jeriko dalam kapasitas sebagai Wali Kota Kupang, yang kita ikuti dari waktu ke waktu sangat aktif, sangat progresif, dan tentunya sangat produktif dalam memimpin masyarakat di Kota Kupang,” sapa AHY.

“Tidak hanya dalam pembangunan sebelum masa Covid, tetapi juga pada saat penanganan krisis Covid-19 di wilayahnya. Tentu Pak Jeriko juga menggunakan baju yang lain, yaitu baju sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Wilayah NTT,” kata AHY.

“Saya juga mengapresiasi segala kerja dan juga segala bentuk dedikasi aksi nyata di lapangan, memimpin seluruh kader, seluruh Ketua DPC, yang jumlahnya 22 Ketua DPC yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, saya tentu atas nama pribadi, selaku Ketua Umum, mewakili keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja dan pengabdian dari Pak Jeriko,” kata AHY.

Dalam perbincangan hangat secara virtual selama kurang lebih satu jam, AHY meminta Wali Kota Jeriko berbagi mengenai apa saja yang telah dilakukan di Kota Kupang dalam menangani Covid-19. “Saya ingin mendengarkan secara langsung, apa saja yang telah dilakukan, apa tantangannya, apa juga yang bisa dijadikan sebagai model untuk menginspirasi kota/kabupaten lainnya di negeri ini. Karena kita tahu, walaupun kita tidak dalam pemerintahan nasional, kita punya cukup banyak kepala daerah yang saat ini sedang menjalankan amanahnya di daerah masing-masing,” kata AHY.

Tiga hal utama yang menjadi kunci Wali Kota Jeriko dalam menghadapi Covid-19 di wilayahnya, pertama adalah realokasi anggaran untuk bantuan kepada rumah sakit dan masyarakat Kupang. Kedua, memperhatikan kesiapan infrastruktur rumah sakit dalam menghadapi pasien Covid-19. Dan ketiga, turun langsung untuk membagikan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

“Saya turun langsung ke lapangan untuk menenangkan masyarakat pada saat pertama kali terdampak. Maka kita datang dengan disinfektan yang luar biasa. Saya turun langsung dengan mobil pemadam kebakaran yang waktu itu menyemprot beberapa kursi-kursi, tempat-tempat dan ini adalah salah satu langkah untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita bersama-sama mereka,” terang Jeriko.

Wali Kota Jeriko menjelaskan bahwa di Kota Kupang tercatat sekitar 23.000 kepala keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 dan ditangani oleh pemerintah Kota Kupang. “Mohon maaf Pak Ketum, di Kota Kupang ini, banyak sekali saudara-saudara saya yang tidak beruntung, artinya banyak sekali orang miskin. Oleh karena itu, kita harus siap untuk menghadapi ini, jangan sampai gejolak di masyarakat,” terangnya.

“Saya membuat sistem yang namanya account website untuk mereka laporkan kalau ternyata mereka tidak terakomodir. Kita minta mereka catat data di kelurahan, kalau tidak bisa masuk di website-nya. Kalau tidak, lapor kembali di media sosial. Dan paling penting adalah kita input itu semua di website kami, bansos.kupangkota.go.id. Kalau nama kita tidak ada, bisa masukan di situ namanya. Dan di situ ada juga kolom-kolom untuk kita menyampaikan atau mengkritisi pemerintah, bahwa orang ini sudah mendapat dobel. Atau orang-orang ini orang-orang yang punya kemampuan ekonomi bagus sehingga tidak pantas untuk menerima bantuan,” tambahnya.

Ketum AHY sangat paham bahwa penanganan di setiap daerah berbeda-beda. “Namun dalam situasi seperti ini, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci dari keberhasilan penanganan Covid-19 yang sedang kita alami bersama ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Wali Kota Kupang ini bisa menjadi inspirasi untuk para kepala daerah lainnya,” tandasnya(Iyan)

 

Admin : iskandar hasibuan

BOGOR(Malintangpos Online): Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Dengan berolahraga, diharapkan imunitas tubuh pun bisa meningkat.

“Kita harapkan dengan berolahraga imunitas menjadi lebih meningkat, kesehatan menjadi lebih baik. Saya mengajak masyarakat untuk berolahraga dan meningkatkan kesehatan serta imunitas kita,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 7 Juni 2020.

Sebelumnya, Presiden didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis berolahraga di area sekitar Istana Kepresidenan Bogor.

Presiden tampak mengenakan jaket merah saat keluar dari Gedung Induk Istana pada pukul 07.30 WIB.

“Pagi hari ini saya bersama-sama dengan Panglima TNI dan Kapolri lari pagi, joging, bersama-sama dalam rangka menjaga kesehatan. Pada saat pandemi Covid seperti ini kesehatan itu perlu,” ujarnya.

Ketiganya kemudian mulai berjalan santai mengelilingi Kebun Raya Bogor sambil mengenakan masker dan tetap menjaga jarak satu sama lain.

Dari gerbang Istana, Kepala Negara tampak melintasi Taman Meksiko. Taman Meksiko di Kebun Raya Bogor merupakan kumpulan spesies tumbuhan iklim kering yang ditata menyerupai habitat aslinya.

Dari Taman Meksiko, Presiden berjalan mengarah ke jembatan merah lalu ke jembatan putih. Rute sejauh 3,5 kilometer pun berakhir di pintu coklat Istana Kepresidenan Bogor.

Setelah sekitar 30 menit berolahraga, Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri tiba kembali di Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor.

Ketiganya kemudian tampak berbincang santai dan menikmati teh di veranda Istana.

Saat berolahraga turut hadir pula Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.(Rel)

Admin : Iskandar Hasibuan

JAKARTA(Malintangpos Online): Mahasiswa asal Kab. Madina Elvi Zahara Hasibuan, mendesak polisi untuk segera memanggil Kades Hutagodang Muda Kec. Siabu, yang menggabungkan Dana BST dan BLT-DD untuk dibagikan kepada warganya Rp 150.000.-/KK yang seharusnya Rp 600.000.-/KK.

” Kebijakan Kades Hutagodang Muda sudah menyalahi aturan ataupun Undang-Undang, makanya kita desak Polisi, kalau Inspektorat ngak bakalan mampu nanti, ” ujar Elvi Zahara Hasibuan, Kamis pagi(4/6) di Gedung DPR. RI Jakarta.

Kata Elvi, selain Kades, BPD dan Pendamping Desa(PD) juga harus diperiksa, karena Ketua BPD kabarnya tidak mau tanda tangani hasil musdes, sebab Ketua BPD tidak hadir dan Undangan juga tidak mau dia menanda tanganinya.

” Polisi harus gerak cepat memeriksa pihak – pihak yang terlibat dalam pembagian BST dan BLT-DD Desa Hutagodang Muda, ” ujar Elvi Zahara.

Sebelumnya, Sejumlah Aktivis Hukum di Jakarta melontarkan tudingan terhadap Kepala Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang menggabungkan dana BST dan BLT -DD untuk 576 KK warganya, dengan jumlah Rp 150.000.-/KK.

Akibat pembagian yang menyalah tersebut, sejumlah warganya yang mayoritas wanita tersebut melaporkan Kades ke Polres dan DPRD Madina, agar hak warga penerima BST dan BLT-DD dikembalikan ke Rp 600.000/KK,bukan Rp 150.000/KK.

” Apapun alasan Kades, mau hasil musyawarah desa atau apapun namanya, kalau dana BST dan BLT-DD digabung dan dibagikan ke 576 KK sudah melanggar hukum dan Polisi harus masuk memeriksa Kades dan BPD, ” Ujar Aktivis Hukum Gindana.F.Nasution,SH kepada Wartawan Malintangpos Online Jakarta, Rabu malam(3/6).

Kata dia,  jika benar Penerima bantuan berjumlah 576 Kk  untuk dana BST dan BLT- DD Rp 150.000.-/KK sudah jelas salah, sekalipun itu hasil Musdes.

Informasinya, Desa Hutagodang Muda penerima  BST 44 orang dan BLT-DD 102 Kk  dan dijadikan menjadi 576 KK yang menerima sudah jelas salah, perlu diperiksa polisi itu Kades.

” Ngak ada alasan bahwa dibuat hasil Musdes, silakan lihat Permen yang mengatur tentang itu di Goegle, jelas disampaikan, penerima tetap Rp 600.000/KK selama tiga bulan, ” katanya lagi.

Secara terpisah, Aktivis Hukum asal Mandailing Natal Dahniar Alamsyah Parinduri, SH. MH sambil tertawa,  mengutarakan bahwa kades nekat membagi ada yang mengatur dan mengajarinya.

” Kasihan Kades, aturannya PD (Pendamping Desa)  mengajari Kades dan memberi petunjuk, kades berani karena ada yg ajari, ” ujarnya.

Kades Hutagodang Muda yg dihubungi Via selular, Kamis(3-6) membenarkan pembagian Rp 150.000.-/KK dan dokumennya lengkap.

” Pembagian itu benar, mana yang salah, karena itu hasil Musdes dan ada lagi yg tidak terdaftar kita bagi juga Rp 150.000.-/KK, ” ujar Kades(JN/RN)

JAKARTA(Malintangpos Online): Presiden Jokowi saat memimpin Ratas melalui daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (28/5).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok melalui daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (28/5).

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan ada beberapa skema besar program yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini, sebagai berikut:

Pertama, melalui program jaring pengaman sosial.

“Pastikan 2,7 (juta) petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam program bantuan sosial yang kita adakan, baik itu berupa PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, Paket Sembako dan program gratis/subsidi listrik,” ujar Presiden Jokowi.

Tujuan utama dari skema program ini, menurut Presiden, adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga yang kurang mampu, termasuk di dalamnya adalah petani dan nelayan miskin.

Kedua, melalui program subsidi bunga kredit.

“Ini juga sudah kita putuskan, saya kira juga sudah berjalan,” imbuh Presiden.

Pemerintah, menurut Presiden, telah menyiapkan Rp34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, lewat Mekaar, lewat UMi, lewat Pegadaian, dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya.

“Pemberian angsuran dan subsidi pada penerima bantuan permodalan yang dilakukan oleh beberapa kementerian seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), CPCL (Calon Petani Calon Lokasi), dan lain-lainnya entah itu dari KKP, dari Kementerian Pertanian saya kira juga ada,” ungkap Presiden.

Ketiga, pemberian stimulus untuk modal kerja.

“Ini juga penting sekali bagi usaha pertanian, bagi usaha kelautan dan perikanan. Bagi petani dan nelayan yang bankable, penyalurannya melalui perluasan program KUR, ini bisa,” terang Presiden.

Menurut Presiden, yang tidak bankable, penyalurannya bisa lewat UMi, lewat Mekaar, dan skema program yang lainnya lewat kementerian.

“Saya minta ini prosedurnya dipermudah, aksesnya dipermudah, prosedurnya juga sederhana, tidak berbelit-belit sehingga petani, nelayan, petambak kita bisa memperoleh dana-dana yang dibutuhkan,” kata Presiden.

Keempat, melalui instrumen bantuan non fiskal.

“Melalui kebijakan kelancaran supply chain yang kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini bisa lebih baik, melalui ketersediaan bibit, pupuk, alat-alat produksi.

Saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu,” pungkas Presiden.(Rel/Isk)

🇮🇩🇮🇩🇮🇩🙏🏻🤝🙏🏻🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Admin : iskandar

JAKARTA(Malintangpos Online): Presiden memberikan keterangan pers usai meninjau kesiapan ‘New Normal’ di Sarana Perniagaan Summarecon Mall, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/5).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kesiapan pelaksanaan menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru di Sarana Perniagaan Summarecon Mall, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

”Kita ingin TNI-Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB,” tutur Presiden awali sambutannya, Selasa (26/5).

Lebih lanjut, Presiden ingin tetap produktif tapi aman Covid-19, produktif dan aman Covid-19.

”Tetapi dalam menuju ke tatanan baru itu kita juga melihat angka-angka, melihat fakta-fakta di lapangan. Angka-angka bagaimana kurva R0 nya, seperti di Bekasi ini sudah di bawah 1, sudah bagus,” imbuhnya.

Kepala Negara berharap sebagaimana disampaikan ke Wali Kota dan Gubernur agar di Jawa Barat, di Bekasi khususnya terus ditekan sehingga terus bisa di bawah, R0-nya di bawah 1.

”Aktivitas saya melihat di sini juga masih tetap ada, tetapi sekali lagi ini akan lebih kita disiplinkan lagi agar protokol kesehatan itu benar-benar di jalankan,” ungkap Presiden.

Jadi, menurut Presiden, TNI dan Polri ini adalah mengawasi pelaksanaan di lapangan, memastikan pelaksanaan di lapangan.

”Hal-hal yang berkaitan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindarkan orang dari kerumunan atau saling berdesak-desakan. Ini yang ingin kita pastikan,” imbuh Presiden.

Untuk itu, Presiden menegaskan bahwa pada hari ini telah dimulai TNI dan Polri menggelar pasukan dan aparatnya di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota.

”Di Sumatra Barat, di DKI Jakarta, di Jawa Barat, dan di Gorontalo. Di kota-kota ada 25, di Surabaya, di Malang, dan lain-lainnya,” ujarnya.

Menurut Presiden, semua ingin sekali lagi bisa masuk ke normal baru, masuk ke tatanan baru, dan muncul sebuah kesadaran yang kuat, muncul sebuah kedisiplinan yang kuat, sehingga R0-nya terus bisa ditekan di bawah 1.

Pada bagian akhir sambutan, Presiden sampaikan akan melihat dalam satu minggu ini dampaknya seperti apa.

”Kemudian yang akan kita lebarkan ke provinsi dan kabupaten/kota yang lainnya apabila memang itu dirasa terdapat perbaikan-perbaikan yang signifikan karena kita telah menurunkan TNI dan Polri di tempat-tempat keramaian di provinsi, di kabupaten maupun kota,” pungkas Presiden.

Turut hadir dalam kesempatan ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi(Rel).

🇮🇩🇮🇩🇮🇩🙏🏻🤝🙏🏻🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Admin : iskandar hasibuan